Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Advokat, Aktivis, hingga Akademisi Dipilih untuk Cari Komisioner Ombudsman

Kompas.com - 03/08/2015, 15:45 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk panitia seleksi untuk memilih komisioner Ombudsman berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 62/P Tahun 2015 pada 27 Juli lalu. Sebanyak tujuh orang telah terpilih dan memiliki beragam latar belakang.

Sejumlah nama juga dikenal publik sebagai praktisi di bidang hukum, buruh, hingga kebijakan publik. Tujuh orang yang ditunjuk itu yakni Agus Dwiyanto yang berasal dari unsur pemerintahan dan ditetapkan sebagai Ketua Pansel Ombudsman; Eko Prasojo, akademisi asal Universitas Indonesia (UI), yang ditetapkan sebagai Wakil Ketua dari unsur akademisi.

Anggota Pansel Ombudsman lainnya adalah David Tobing (advokat), Agus Pambagyo (pengamat kebijakan publik), Masdar Farid Masudi (pengurus PBNU), Zumrotin K Soesilo (aktivis perempuan), dan Anis Hidayah (aktivis Migrant Care).

Ketua Pansel Ombudsman Agus Dwiyanto menganggap latar belakang yang berbeda-beda itu diharapkan bisa benar-benar mewakili kepentingan masyarakat luas.

"Banyak persoalan dalam pelayanan publik dan begitu banyak aspirasi sehingga kami harapkan kawan-kawan dari akademisi yang bisa memaparkan apa yang bisa dilakukan untuk masyarakat," ujar Agus dalam jumpa pers di kantor Sekretariat Negara, Senin (3/8/2015).

Dia mencontohkan, pengalaman Anis Hidayah sebagai salah seorang aktivis buruh dibutuhkan karena berpengalaman dalam persoalan pelayanan publik untuk para pekerja. Sementara David Tobing yang berprofesi sebagai pengacara diharapkan bisa memberikan pemikiran lain soal efektivitas rekomendasi Ombudsman.

Pansel nantinya bertugas mengumumkan pendaftaran, melakukan pendaftaran, melakukan seleksi administrasi, mengumumkan daftar nama untuk mendapat tanggapan masyarakat, melakukan seleksi kualitas dan integritas calon, hingga menentukan nama calon anggota Ombudsman yang akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com