Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR dan Pemerintah Akan Bahas Penundaan Pilkada

Kompas.com - 31/07/2015, 21:18 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com
 — DPR akan melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk membahas keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penundaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) dengan calon tunggal. Pertemuan akan digelar sebelum tanggal 24 Agustus.

"Pengesahan bakal calon kepala daerah tanggal 24 (Agustus). Sebelum tanggal 24, DPR akan menggelar pertemuan untuk membahas keputusan KPU tersebut," kata Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman di Jakarta, Jumat (31/7/2015).

Ia mengatakan, KPU tidak bisa memutuskan untuk menunda pelaksanaan pilkada serentak di 13 daerah karena calon pesertanya tunggal.

Ketua KPU Husni Kamil Manik menyatakan, KPU memperpanjang waktu pendaftaran calon kepala daerah yang semula dijadwalkan tanggal 26-28 Juli. Pendaftaran bakal calon bagi daerah dengan calon tunggal dibuka kembali pada 1-3 Agustus 2015.

"KPU tidak bisa memutuskan sepihak. KPU juga terlalu kaku, jangan persulit calon," kata Rambe.

Politisi Partai Golkar itu mengatakan, status bakal calon tunggal status quo sampai ada keputusan rapat DPR dan pemerintah.

"Jadi, untuk saat ini, akan terjadi status quo terhadap calon tunggal. Yang belum, nanti kita bicarakan bagaimana tindak lanjutnya. Sekarang ini bagi calon tunggal itu ber-status quo. Mudah-mudahan ada calon lain yang mendaftar sebelum tanggal 3 Agustus 2015. KPU dan Bawaslu hanya penyelenggara," kata Rambe.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pertimbangan Hakim Tipikor Kabulkan Eksepsi Gazalba Dinilai Mengada-ada

Pertimbangan Hakim Tipikor Kabulkan Eksepsi Gazalba Dinilai Mengada-ada

Nasional
Ceritakan Operasi Ambil Alih Saham Freeport, Jokowi: Sebentar Lagi 61 Persen

Ceritakan Operasi Ambil Alih Saham Freeport, Jokowi: Sebentar Lagi 61 Persen

Nasional
109.898 Jemaah Calon Haji RI Sudah Tiba di Saudi, 17 Orang Wafat

109.898 Jemaah Calon Haji RI Sudah Tiba di Saudi, 17 Orang Wafat

Nasional
Gaji Karyawan Dipotong untuk Tapera, Jokowi: Semua Sudah Dihitung...

Gaji Karyawan Dipotong untuk Tapera, Jokowi: Semua Sudah Dihitung...

Nasional
Jokowi Bakal Lihat Kemampuan Fiskal untuk Evaluasi Harga BBM pada Juni

Jokowi Bakal Lihat Kemampuan Fiskal untuk Evaluasi Harga BBM pada Juni

Nasional
Kemenag Rilis Aplikasi Kawal Haji, Sarana Berbagi Informasi Jemaah

Kemenag Rilis Aplikasi Kawal Haji, Sarana Berbagi Informasi Jemaah

Nasional
Rakernas PDI-P Banyak Kritik Pemerintah, Jokowi: Itu Internal Partai, Saya Tak Akan Komentar

Rakernas PDI-P Banyak Kritik Pemerintah, Jokowi: Itu Internal Partai, Saya Tak Akan Komentar

Nasional
Kemenag Imbau Jemaah Haji Jaga Pakaian, Perilaku, dan Patuhi Aturan Lokal Saudi

Kemenag Imbau Jemaah Haji Jaga Pakaian, Perilaku, dan Patuhi Aturan Lokal Saudi

Nasional
Polemik RUU Penyiaran, Komisi I DPR Minta Pemerintah Pertimbangkan Masukan Rakyat

Polemik RUU Penyiaran, Komisi I DPR Minta Pemerintah Pertimbangkan Masukan Rakyat

Nasional
Jadi Tuan Rumah Pertemuan Organisasi Petroleum ASEAN, Pertamina Dorong Kolaborasi untuk Ketahanan Energi

Jadi Tuan Rumah Pertemuan Organisasi Petroleum ASEAN, Pertamina Dorong Kolaborasi untuk Ketahanan Energi

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kapolri Pilih Umbar Senyum Saat Ditanya Dugaan Penguntitan Jampidsus

Di Hadapan Jokowi, Kapolri Pilih Umbar Senyum Saat Ditanya Dugaan Penguntitan Jampidsus

Nasional
Penerapan SPBE Setjen DPR Diakui, Sekjen Indra: DPR Sudah di Jalur Benar

Penerapan SPBE Setjen DPR Diakui, Sekjen Indra: DPR Sudah di Jalur Benar

Nasional
Soal Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Komisi III DPR Minta Kejagung dan Polri Duduk Bersama

Soal Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Komisi III DPR Minta Kejagung dan Polri Duduk Bersama

Nasional
Ketum PBNU Minta GP Ansor Belajar dari Jokowi

Ketum PBNU Minta GP Ansor Belajar dari Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com