Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PM Inggris Tak Tanggapi Usulan Jokowi untuk Tekan Tarif Impor Produk Indonesia

Kompas.com - 27/07/2015, 21:08 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo meminta Perdana Menteri Inggris David Cameron untuk menekan tarif masuk bagi produk-produk asal Indonesia. Namun, permintaan Jokowi ini tidak langsung disambut Cameron.

Sebaliknya, Cameron mengajak Jokowi untuk membuat perjanjian kawasan perdagangan bebas dengan Uni Eropa.

"Indonesia terus berkomitmen untuk meningkatkan hubungan ekonomi dengan Inggris dan saya mengharapkan Inggris dapat memberlakukan tarif masuk yang lebih rendah bagi produk Indonesia, seperti kayu, pakaian, kopi, dan produk perikanan," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Senin (27/7/2015).

KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZES Pertemuan Presiden Joko Widodo (kanan) dengan Perdana Menteri Inggris David Cameron di Istana Merdeka, Senin (27/7/2015) petang. Kunjungan kali ini difokuskan Cameron untuk meningkatkan kerja sama Inggris dengan negara-negara Asia Tenggara.

Jokowi menjelaskan, Indonesia baru akan mulai menyusun perjanjian komprehensif kerja sama ekonomi dengan Uni Eropa tahun ini. Menurut Cameron, cara terbaik bagi Pemerintah Indonesia untuk menekan bea masuk impor bagi produk-produknya adalah dengan membuat perjanjian kawasan perdagangan bebas.

Sebagai salah satu negara anggota Uni Eropa, Inggris harus mengikuti aturan main yang ditetapkan persatuan 28 negara tersebut. Menurut Cameron, tak ada yang salah dari memberlakukan kawasan perdagangan bebas.

"Karena dalam waktu yang bersamaan, kami juga akan membuat block agreement dengan ASEAN. Saya rasa ada kesempatan besar yang bisa diambil dari kawasan perdagangan bebas itu," ucap dia.

Meski demikian, pria yang terpilih kembali sebagai Perdana Menteri pada Mei lalu ini menganggap Indonesia tidak perlu menunggu lama dalam menjalin kerja sama ekonomi bersama Inggris. Alih-alih membuat kesepakatan soal tarif impor, Cameron mengaku lebih baik Indonesia dan Inggris bekerja sama di sektor jasa internet dan infrastruktur.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com