Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Marzuki Alie Tidak Diundang ke Rapimnas Demokrat

Kompas.com - 04/07/2015, 12:57 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Wakil Ketua Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Marzuki Alie tidak menghadiri rapat pimpinan nasional Partai Demokrat yang digelar di JCC Senayan, Jakarta, Sabtu (4/7/2015). Saat dikonfirmasi, Marzuki mengaku tidak hadir karena tidak mendapat undangan.

"Alhamdulillah, saya tidak hadir karena memang tidak diundang," kata Marzuki melalui pesan singkat, Sabtu siang.

Marzuki menegaskan, dirinya juga tidak berusaha untuk mengonfirmasi perihal undangan menghadiri rapimnas kepada panitia penyelenggara. Ia menganggap kejadian ini sebagai dinamika yang biasa terjadi dalam politik.

"Saya tidak terbiasa meminta diundang, meminta jabatan. Selama ini selalu ditugaskan," ujarnya.

Mantan Ketua DPR RI ini mengungkapkan, saat ini dirinya hanya berharap Demokrat memperlakukannya secara fair seperti ketika pertama kali memintanya bergabung bersama Demokrat.

"Semua bisa berspekulasi, tapi saya berpikir positif karena memang sudah waktunya saya kembali ke habitat yang lama. Sayangnya, tidak diberi tahu saja, karena dulu diajak. Seharusnya dikasih tahu untuk tidak diajak lagi agar semua baik-baik saja," ujarnya.

Sebelum pelaksanaan Kongres IV Partai Demokrat di Surabaya, Marzuki beberapa kali melontarkan kritik kepada Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, yang ingin kembali maju sebagai calon ketua umum. Menurut Marzuki, SBY pernah berjanji tidak akan kembali mencalonkan diri sebagai Ketua Umum periode 2015-2020.

Pada akhirnya, Marzuki mengurungkan niat maju sebagai calon ketua umum. Secara bersamaan, SBY terpilih secara aklamasi untuk kembali memimpin Demokrat sampai lima tahun mendatang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com