Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Perintahkan Jajarannya Awasi Distribusi Pangan

Kompas.com - 19/06/2015, 17:21 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Aparat kepolisian akan pasang mata mengawasi distribusi pangan di seluruh Indonesia. Hal tersebut menyusul pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengancam mafia pangan untuk tidak mempermainkan harga menjelang Lebaran.

Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan, Kamis (19/6/2015) kemarin, dia menggelar video conference dengan kepala satuan wilayah setingkat Polda dan Polres se-Indonesia terkait permintaan pengawasan distribusi pangan itu.

"Semua sudah diperintahkan, pantau harga sembako. Kalau harga naik terus, selidiki ada apa," ujar Badrodin di kompleks Mabes Polri, Jumat (19/6/2015).

Badrodin meminta jajarannya di bawah dapat menyelidiki apa penyebab kenaikan harga pangan itu apakah akibat faktor alami atau ada unsur dugaan tindak pidana, misalnya penimbunan atau akibat ulah spekulan.

"Jika terlambat distribusi, cari alasan kenapa bisa terjadi. Kalau penyimpangan lain tentu itu juga wajib diselidiki," ujar Badrodin.

Badrodin mengatakan bahwa kestabilan harga pangan bukan hanya tanggung jawab dari kementerian atau lembaga pemerintah tertentu saja. Polri juga wajib mengawasi jika memang ada dugaan tindak pidana di dalamnya.

Senin (15/6/2015) lalu, Presiden memastikan stok bahan pokok di Indonesia mencukupi. Oleh sebab itu ia mengancam akan mengejar pihak-pihak yang berani mempermainkan harga sehingga menjadi tinggi.

"Beras, gula, daging, bahkan bawang merah itu semua stoknya ada. Oleh sebab itu saya tegaskan, jangan ada yang main-main dengan harga pasar. Saya pastikan akan saya kejar," ujar Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com