Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Pesawat Malaysia Masuk Ambalat, JK Ingin Penyelesaian secara Bersahabat

Kompas.com - 15/06/2015, 13:54 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan bahwa pemerintah akan menyelesaikan masalah secara bersahabat terlebih dahulu atas masuknya pesawat asing ke wilayah Ambalat. Namun, jika diperlukan, Indonesia siap melayangkan protes kepada negara asal pesawat asing tersebut.

"Ya, kita selesaikan secara bersahabat dulu, menyampaikan, tentu pertanyaan. Kalau perlu, protes. Seperti itu (langkahnya)," kata Kalla di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (15/6/2015).

Ia mengakui, masalah semacam ini sudah terjadi sejak dulu. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedaulatan wilayah Indonesia tersebut.

"Oleh karena itu, hasilnya adalah adanya perundingan perbatasan," sambung Kalla.

Seperti diberitakan Tribunnews.com, TNI Angkatan Udara (TNI AU) menaruh perhatian serius terhadap ulah militer negara tetangga, Malaysia, di wilayah yang berbatasan dengan Kalimantan, Blok Ambalat.

Hingga Mei 2015, sudah sembilan kali pesawat perang milik militer Malaysia diduga masuk tanpa izin ke wilayah udara Indonesia.

Komandan Lanud Tarakan Letkol Penerbang Tiopan Hutapea mengatakan, penetrasi pesawat asing memasuki wilayah udara Ambalat ini terpantau oleh Satuan Radar 225 Kosek II Kohanudnas di Tarakan, Kalimantan Utara.

Menurut Mayor Lek M Suarna selaku komandan satuan radar, pesawat Malaysia sering kali melakukan penetrasi. Terpantau, sudah sembilan kali pesawat militer negeri jiran lepas landas dari Tawau dan memasuki wilayah Indonesia di atas perairan Ambalat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com