Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Tunjangan Anggota Polri Segera Dinaikkan

Kompas.com - 04/06/2015, 19:21 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla setuju jika insentif anggota kepolisian dinaikkan. Menurut Kalla, tunjangan anggota Polri perlu dinaikkan seiring dengan kenaikan tunjangan anggota TNI. Menurut Kalla, kenaikan tunjangan Polri nantinya sama dengan TNI, yakni kurang lebih 60 persen.

"Sama dong kenaikannya, sudah diputusin malah. Pokoknya sama, tetapi saya lupa angkanya," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis (4/6/2015).

Kalla juga menyampaikan bahwa kenaikan tunjangan anggota Polri akan direalisasikan sesegera mungkin. Menurut dia, anggota kepolisian berhak menerima kenaikan tunjangan untuk memperbaiki kesejahteraan prajurit.

"Sistem memang harus selalu diperbaiki, tetapi (prajurit) yang di bawah ini kan tinggal menunggu perintah saja, kan melaksanakan tugas polisi lalu lintas. Polisi-polisi daerah yang kerja siang malam juga kan bagi dia menjalankan tugas sebaik-baiknya. Itulah yang diberikan insentif," kata kalla.

Kalla mengatakan, kenaikan tunjangan polisi sudah diusulkan sejak lama. Nilai kenaikannya, kata dia, sebenarnya tidak banyak.

"Karena tunjangannya, bukan gajinya, jangan lupa, tunjangan saja," kata Kalla.

Sebelumnya, Kepala Kepolisian RI Jenderal Pol Badrodin Haiti membenarkan bahwa pihaknya mengajukan permintaan agar tunjangan kinerja bagi pegawai Polri dinaikkan. Saat ini, tunjangan bagi anggota Polri baru 36 persen.

Badrodin menilai, anggota Polri pantas menerima kenaikan tunjangan. Kepolisian sudah melakukan sejumlah perbaikan dalam kerangka reformasi birokrasi.

Presiden Joko Widodo sebelumnya mengumumkan kenaikan tunjangan bagi seluruh prajurit TNI hingga 60 persen mulai bulan depan. Ia mengatakan, dengan stabilitas politik dan keamanan yang baik, rencana pembangunan di bidang ekonomi selama lima tahun ke depan akan berjalan dengan baik juga. Jokowi yakin bahwa dengan keamanan yang kuat, masalah seperti illegal fishing dan illegal logging dapat teratasi dengan baik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Seluruh Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Seluruh Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com