Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia dan Sejumlah Negara Sepakati Kerja Sama Penanganan Pengungsi

Kompas.com - 04/06/2015, 14:08 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyepakati kerja sama penanganan masalah pengungsi dan imigran ilegal dengan beberapa negara di kawasan Asia. Beberapa negara menyatakan siap membantu Indonesia, khususnya dalam penanganan pengungsi Rohingya dan Bangladesh di Aceh.

"Dalam upaya untuk mengatasi pertumbuhan pengungsi ilegal, telah dilakukan kesepakatan dengan Menteri Luar Negeri dari beberapa negara," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir dalam konferensi pers di Gedung Kemenlu, Jakarta, Kamis (4/6/2016).

Arrmanatha mengatakan, Menlu RI telah bertemu dengan Menlu Myanmar untuk membicarakan beberapa solusi penanganan masalah pengungsi Rohingya di Aceh. Pemerintah Myanmar telah bersepakat untuk memperketat pengamanan perbatasan. Myanmar juga bersedia menjadi bagian untuk memberantas pelaku perdagangan dan penyelundupan manusia. Kedua pihak bersepakat untuk bersama-sama menjalankan pembangunan di bidang sosial dan ekonomi.

Selain itu, dalam kunjungan ke Timur Tengah, Menteri Retno bertemu beberapa perwakilan negara Kawasan Teluk dan membicarakan isu terkait pengungsi. Menurut Arrmanatha, terlihat kesiapan negara-negara yang berada di Timur Tengah dan yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk mengatasi masalah pengungsi.

"Qatar menyatakan kesiapan untuk memberikan bantuan 50 juta dollar AS. Negara Arab lainnya, Kuwait, Uni Emirat Arab, juga menunjukkan komitmen bantuan ke Indonesia. Menteri Turki juga menyatakan komitmen untuk membantu," kata Arrmanatha.

Sementara itu, Direktur Keamanan Internasional dan Pelucutan Senjata Kemenlu RI Andi Rachmianto mengatakan, dalam pertemuan yang dihadiri 17 negara di Bangkok, Thailand, pada 29 Mei 2015, telah tercapai beberapa kesepakatan mengenai penanganan pengungsi. "Kita mengajak negara-negara yang terkena dampak, seperti Myanmar, Malaysia, dan Thailand. Dalam waktu bersamaan, kita identifikasi dan menangkap jaringan kriminal perdagangan dan penyelundupan manusia," kata Andi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com