Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkeu: Bupati Belum Siapkan Aturan, Dana Desa Baru Cair Rp 3,8 T

Kompas.com - 24/05/2015, 16:51 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, dana desa yang disalurkan pada bulan April 2015 belum banyak terserap karena para bupati belum mengeluarkan peraturan bupati. Sehingga, total serapan dana desa baru sebesar Rp 3,8 triliun atau sekitar 20 persen dari dari yang dianggarkan.

"Dana desa sudah kami salurkan, harusnya dalam tahap pertama pada bulan April sudah Rp 8 triliun, tapi baru Rp 3,8 triliun sekarang," ujar Bambang dalam diskusi di Jakarta, Minggu (24/5/2015).

Sisa dana desa untuk tahap pertama itu hingga kini masih belum keluar dari kas negara lantaran belum adanya peraturan bupati. Dari sekitar 74.000 desa yang akan mendapat kucuran dana desa itu, lanjut Bambang, baru 270 kabupaten yang sudah menyiapkan peraturan kabupaten sehingga memperoleh dana desa.

Setiap desa mendapat dana sebesar Rp 250 juta yang ditujukan untuk pembangunan di wilayah setempat. Pemerintah berharap agar penyaluran dana segar bagi desa ini bisa menggerakkan perekonomian pedesaan.

Maka dari itu, Bambang mengungkapkan bupati harus segera menyiapkan produk hukum sehingga pemerintah pusat bisa menggelontorkan dana desa. "Kami minta kepada Dewan Perwakilan Daerah juga bisa berperan untuk mengingatkan para bupati untuk menyiapkan peraturan," ucap dia.


Lebih lanjut, Bambang mengingatkan agar dana desa ini digunakan dengan hati-hati. Dana desa adalah anggaran pertama yang diterima masyarakat pedesaan dari pemerintah pusat. Lantaran melibatkan anggaran pusat, maka pengawasan pun akan lebih ketat.

"Maka penggunaan pun harus hati-hati karena ini jadi objek audit. Kepala desa harus benar-benar menggunakannya untuk pembangunan," ucap dia.

Untuk membantu pemerintah desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi juga akan melakukan pendampingan sehingga anggaran dana desa bisa tepat guna dan tepat sasaran.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Nasional
Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan 'Presidential Club'

Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan "Presidential Club"

Nasional
Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com