Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenlu: Pulau Galang untuk Pariwisata, Bukan Penampungan Pengungsi

Kompas.com - 21/05/2015, 14:31 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa pemerintah belum berencana untuk menempatkan para pengungsi Rohingya di Pulau Galang, Desa Sijantung, Kepulauan Riau. Pulau ini pernah menjadi lokasi penampungan pengungsi Vietnam pada tahun 1980-an.

Menurut Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Armanatha Nasir, Pulau Galang merupakan pulau yang ditujukan untuk pariwisata, bukan lagi untuk penampungan.

"Pulau Galang, saya memang mendengar di media. Tapi yang saya ketahui, itu pulau turis, sehingga harapan saya, mereka ke sana (Pulau Galang) sebagai turis," kata Armanatha, di Kantor Kemenlu, Jakarta, Kamis (21/5/2015).

Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia telah sepakat dengan Malaysia untuk menampung sementara para pengungsi Rohingya. Kedua negara sepakat untuk menampung para pengungsi asalkan proses resettlement dan repatriasi mereka diselesaikan bersama komunitas internasional dalam waktu tiga tahun.

Untuk jangka pendek, baik Indonesia mau pun Malaysia mengutamakan untuk menarik para pengungsi yang masih berada di laut agar segera sampai di daratan. Diperkirakan ada 7.000 pengungsi yang masih terombang-ambing di lautan hingga saat ini.

Selanjutnya, pemerintah setempat akan memberikan bantuan kepada para pengungsi itu, termasuk pemberian makanan. Kendati demikian, Armanatha menyampaikan bahwa Pemerintah akan mendata kembali para pengungsi.

Dari ribuan pengungsi yang masuk, sebagian diperkirakan berasal dari Bangladesh yang pergi dari negaranya untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Para pengungsi dengan motif ekonomi ini tidak akan diperlakukan seperti para pencari suaka yang terdesak ke luar dari negaranya karena perlakuan diskriminatif. Indonesia juga berharap adanya bantuan dari dunia internasional, misalnya dalam bentuk pendanaan untuk menangani masalah pengungsi Rohingya ini.

"Bantuan dalam konteks funding (pendanaan), yang kedua adalah merupakan tanggung jawab negara-negara lainnya," ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah membahas masalah Rohingya ini dengan Pemerintah Thailand dan Malaysia. Pada hari ini, Menlu mengadakan kunjungan bilateral ke Myanmar. Menurut Armanatha, kunjungan ke Myanmar ini merupakan kunjungan kehormatan yang biasa dilakukan para menteri di Asia Tenggara. Ia juga menegaskan bahwa Indonesia tidak dalam posisi menekan Myanmar untuk menyelesaikan masalah pengungsi Rohingya sendirian.

"ASEAN adalah keluarga besar, apabila ada adik kita yang mengalami kesulitan, kita berikan encouragement (dorongan semangat), bukan pressure (tekanan). Itu lah yang kita lakukan kepada negara-negara ASEAN. Saat dunia mengecam dan mengucilkan Myanmar, Indonesia akan memberikan dukungan," kata Armanatha.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com