Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenlu: Langkah Utama Tarik 7.000 Pengungsi Rohingya yang Masih di Laut

Kompas.com - 21/05/2015, 13:33 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk mengutamakan membawa para pengungsi Rohingya yang masih berada di laut ke darat. Setelah itu, pemerintah akan memberikan bantuan kepada mereka.

"Bagaimana utamanya tarik mereka dulu dari tengah laut ke daratan terdekat di sekitar Aceh," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Armanatha Nasir di Kantor Kemenlu, Kamis (21/5/2015).

Menurut dia, ada kurang lebih 7.000 pengungsi Rohingya yang masih terombang-ambing di laut. Adapun pengungsi yang sudah sampai di Indonesia kurang lebih 1.700 orang.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sudah meminta kepada negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara untuk turut menerima para pengungsi Rohingya. Meskipun Indonesia dan Malaysia sepakat untuk menampung sementara para pengungsi, Pemerintah RI tetap memerlukan bantuan internasional.

"Dukungan internasional sangat diperlukan dalam resettlement, repatriasi, dan bantuan kemanusiaan seperti pemberian makanan. Diharapkan agar para pengungsi yang masuk, 7.000 di laut, masalahnya semuanya bisa diselesaikan," ujar Armanatha.

Untuk mengatasi masalah pengungsi Rohingya ini, para menteri dari negara kawasan Asia Tenggara akan akan mengadakan pertemuan khusus yang waktunya belum ditentukan.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah membahas masalah Rohingnya ini dengan Pemerintah Thailand dan Malaysia. Hari ini, Menlu mengadakan kunjungan bilateral ke Myanmar. Menurut Armanatha, kunjungan ke Myanmar ini merupakan kunjungan kehormatan yang biasa dilakukan para menteri di Asia Tenggara.

"Menlu RI telah berkesempatan mengunjungi tujuh negara dari sembilan negara di Asia Tenggara dan memang baru saat ini berkesempatan berkunjung ke Myanmar. Tujuan pertemuan ini pada intinya bilateral yang membahas kerja sama bilateral," ucap Armanatha.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com