Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muhammadiyah Setuju Indonesia Terima Migran Etnis Rohingya

Kompas.com - 19/05/2015, 06:36 WIB

PEKANBARU, KOMPAS.com- Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menyatakan setuju jika Pemerintah Indonesia menerima Etnis Muslim Rohingya asal Myanmar yang saat ini sudah mencapai ratusan orang yang terdampar di Aceh.

"Ada ketentuannya memang, tapi saya pribadi senang sekali etnik Rohingya Myanmar bisa diterima di Indonesia karena kebetulan mereka tak berwarga negara dan mereka juga Muslim. Indonesia akan berbesar hati karena masih banyak pulau yang belum dihuni," katanya di Pekanbaru, Senin malam (18/5/2015).

Menurut Din yang juga Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu, dari 17 ribu pulau yang ada di Indonesia baru 1/2 saja yang dihuni. Ibaratnya, lanjut dia, diberi satu pulau saja sudah cukup dan biarkan mereka hidup di pulau itu.

"Ini pilihan yang baik, saya termasuk orang yang setuju. Tapi tidak perlu pakai petisi, sampaikan saja ke Presiden dengan baik," ungkapnya.

Namun, dia juga mengatakan hal itu akan ada konsekuensinya karena sekali dibuka, maka orang juga akan berbondong-bondong datang ke Indonesia, apalagi Indonesia saat ini masih punya banyak masalah juga. "Tapi dipilah-pilah lah," imbuhnya.

Untuk saat ini, dia sebagai Ketua MUI mengimbau umat Islam dan organisasi masyarakat yang lokasinya dekat dengan pengungsi seperti di Aceh, Sumut, dan Kepulauan Riau mengulurkan tangan membantu Etnis Rohingya itu, karena sifatnya mendesak dan mereka juga sesama Muslim.

Terkait masyarakat setempat yang menggalang dana untuk pengungsi itu, Din menyatakan hal itu patut dibanggakan, dihargai, dan apresiasi.

"Syukur Alhamdulillah, banyak yang mau membantu, ada yang mau.

Untuk ini dibantu saja, bagi Indonesia ini memang risiko. Anggap saja ini adalah ujian Allah ada orang yang terdampar di rumah kita," tambahnya.

Etnis Rohingya, menurutnya, adalah umat yang paling menyedihkan karena dikatakan tidak memiliki kewarganegaraan, padahal secara historis etnik Rohingya itu sudah ada lama di Myanmar, bahkan beberapa dari mereka ada yang telah menjadi tokoh pemerintahan di Yangon, ibukotanya.

"Tapi kok tiba-tiba tidak diakui sebagai warga negara," sebutnya.

Sekitar satu pekan lalu, sekitar 600 orang Etnis Rohingya asal Myanmar terdampar di Aceh Utara. Mereka mengaku tujuannya ke Malaysia, namun ditipu tekong perahu sehingga terombang-ambing di laut hingga akhirnya ditolong nelayan Aceh.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

Nasional
Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Nasional
Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Nasional
Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nasional
PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

Nasional
Risma Relokasi 2 Posko Pengungsian Banjir Lahar Dingin di Sumbar yang Berada di Zona Merah

Risma Relokasi 2 Posko Pengungsian Banjir Lahar Dingin di Sumbar yang Berada di Zona Merah

Nasional
Ahok Masuk Bursa Bacagub Sumut, PDI-P: Prosesnya Masih Panjang

Ahok Masuk Bursa Bacagub Sumut, PDI-P: Prosesnya Masih Panjang

Nasional
Bantah PDI-P soal Jokowi Menyibukkan Diri, Ali Ngabalin: Jadwal Padat, Jangan Gitu Cara Ngomongnya...

Bantah PDI-P soal Jokowi Menyibukkan Diri, Ali Ngabalin: Jadwal Padat, Jangan Gitu Cara Ngomongnya...

Nasional
Pimpin Langsung ‘Tactical Floor Game’ WWF di Bali, Luhut: Pastikan Prajurit dan Komandan Lapangan Paham yang Dilakukan

Pimpin Langsung ‘Tactical Floor Game’ WWF di Bali, Luhut: Pastikan Prajurit dan Komandan Lapangan Paham yang Dilakukan

Nasional
Setara Institute: RUU Penyiaran Berpotensi Perburuk Kebebasan Berekspresi melalui Pemasungan Pers

Setara Institute: RUU Penyiaran Berpotensi Perburuk Kebebasan Berekspresi melalui Pemasungan Pers

Nasional
Masuk Daftar Cagub DKI dari PDI-P, Risma: Belum Tahu, Wong Masih di Kantong...

Masuk Daftar Cagub DKI dari PDI-P, Risma: Belum Tahu, Wong Masih di Kantong...

Nasional
KPK Geledah Lagi Rumah di Makassar Terkait TPPU SYL

KPK Geledah Lagi Rumah di Makassar Terkait TPPU SYL

Nasional
Puan Minta DPR dan IPU Fokus Sukseskan Pertemuan Parlemen pada Forum Air Dunia Ke-10

Puan Minta DPR dan IPU Fokus Sukseskan Pertemuan Parlemen pada Forum Air Dunia Ke-10

Nasional
Yusril: Serahkan kepada Presiden untuk Bentuk Kabinet Tanpa Dibatasi Jumlah Kementeriannya

Yusril: Serahkan kepada Presiden untuk Bentuk Kabinet Tanpa Dibatasi Jumlah Kementeriannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com