Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Habibie Singgung Kebijakan Eksekusi Mati

Kompas.com - 18/05/2015, 07:58 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden ke-3 RI BJ Habibie menyinggung penerapan kebijakan hukuman mati saat berbagi pengalaman dalam Supermentor 6 di Jakarta, Minggu (17/5/2015) malam. Habibie mengingatkan agar pemimpin negara berhati-hati membuat kebijakan. Menurut dia, ada kebijakan tertentu yang tidak dapat diperbaiki atau diralat. Salah satunya adalah kebijakan untuk mengeksekusi terpidana mati.

"Kalau saya tentukan orang itu hukum mati, tembak, lalu dilaksanakan, dia mati, terus dikubur. Kemudian enam bulan kemudian dia tidak bersalah, tidak bisa saya bangkitkan lagi," kata Habibie.

Selama kurang lebih 500 hari menjadi Presiden, Habibie pun pernah mengambil kebijakan yang tidak bisa diperbaiki. Misalnya, terkait lepasnya Timor Timur dari Indonesia ketika ia berkuasa. Atas pengalaman itu, Habibie mengingatkan kepada pemimpin Indonesia agar memilah kebijakan mana yang tidak bisa diperbaiki dan sebaliknya.

"Jangan sekali ambil kebijakan yang persulit keadaan. Yang tidak menentu jadi lebih tidak menentu. Jangan masuk 10 permasalahan, terus semua irreversesible, jadi 100 masalah baru," tutur Habibie.

Kendati demikian, lanjut dia, masalah seperti ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Untuk itu, seorang pemimpin harus lebih banyak belajar. Menurut Habibie, pembelajaran semacam itu hanya bisa diperoleh melalui pengalaman bekerja. 

"Anda hanya bisa peroleh dari pekerjaan Anda. Lapangan pekerjaan yang harus diberikan kepada manusia dan program pertama Presiden. Melalui itu, Anda unggul, percaya deh," kata Habibie.

Menurut Habibie, sumber daya manusia merupakan kunci bagi kemajuan bangsa. Sumber daya alam yang dimiliki suatu negara harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas SDM.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com