Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sudah Saatnya Jokowi Punya Juru Bicara

Kompas.com - 10/05/2015, 14:28 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo menilai, sebaiknya Presiden Joko Widodo segera menunjuk juru bicara sebagai yang akan menjembatani komunikasi antara Presiden dengan rakyat. Menurut dia, juru bicara tersebut akan membantu Jokowi dengan keterbatasannya menjawab pertanyaan wartawan, sehingga tidak perlu menghadapi publik secara langsung.

"Jokowi ini perlu jubir. Sekarang kan kalau tidak bisa jawab pertanyaan, cuma ketawa-tawa saja, 'hehehe'," ujar Agus, dalam diskusi di Jakarta, Minggu (10/5/2015).

Agus mengatakan, tidak setiap saat Jokowi berkesempatan untuk berbicara di depan publik. Sementara, rakyat ingin mendengar perkembangan kebijakan pemerintah secara rutin setiap hari.

"Kalau mau ngomong langsung tidak apa-apa. Tapi perlu ada bumper-nya lah. Sehingga kalau ada salah-salah yang dihajar publik jubirnya, bukan langsung Jokowi," kata Agus.

Berdasarkan survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (Kedai Kopi), sebanyak 52,7 persen responden menilai komunikasi Jokowi dengan masyarakat buruk. Sedangkan 39,3 persen responden menyatakan komunikasi Jokowi dengan masyarakat sudah bagus dan sisanya menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

"Dari segi pola komunikasi dan koordinasi presiden dengan berbagai lembaga dinilai sudah baik, tapi publik masih melihatnkomunikasi dengan masyarakat masih buruk," kata pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio.

Menurut Hendri, hal tersebut bertolak belakang dengan prinsip Jokowi yang sejak awal mencitrakan diri sebagai pempimpin yang dekat dengan rakyat.

"Tapi enam bulan menjabat malah dibilang harus memperbaiki komunikasi dengan rakyat. Ini miris," kata Hendri.

Survei "Pesan Rakyat untuk Jokowi-JK" dilakukan pada 24 hingga 30 April 2015 terhadap 450 responden di Jabodetabek. Survei ini menggunakan margin of error 4,62 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Pemilihan sampel dilakukan secara acak dengan metode multistage random sampling.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

Nasional
Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Ketua RT di Kasus 'Vina Cirebon' Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Ketua RT di Kasus "Vina Cirebon" Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Nasional
Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Nasional
PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

Nasional
Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Nasional
Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Nasional
Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Nasional
Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Nasional
PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

Nasional
Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com