Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rachmat Gobel: Saya Cuma Anak Buah, Tak Tahu soal "Reshuffle"

Kompas.com - 08/05/2015, 17:02 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan Rachmat Gobel mengatakan, reshuffle atau perombakan kabinet adalah hak Presiden Joko Widodo. Ia mengaku tidak tahu apakah Presiden dalam waktu dekat berencana melakukan perombakan kabinet yang sudah enam bulan berjalan ini.

"Kita tidak ikut-ikutan, Itu kan haknya presiden. Kita enggak tahu, kita kan cuma anak buah," kata Rachmat Gobel kepada wartawan di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Jumat (8/5/2015).

Saat ditanya apakah ia khawatir dicopot dari jabatan menteri yang baru enam bulan diemban, Rachmat Gobel mengaku sama sekali tidak pernah memikirkan hal tersebut. Ia memilih untuk fokus bekerja, ketimbang memikirkan masalah jabatan.

"Saya tidak pernah memikirkan itu (reshuffle). Saya hanya menjalankan tugas sesuai dengan saya punya tugas, membuka pasar meningkatkan ekspor dan memperkuat pasar domestik," ujarnya.

Menurut dia, masih banyak tugas Menteri Perdagangan yang harus dilakukan untuk mendongkrak perekonomian Indonesia. Rachmat Gobel menyebut banyak potensi perdagangan Indonesia yang belum sempat dikembangkan.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Presiden pada awal masa pemerintahannya sempat berjanji akan melakukan evaluasi kabinet setiap enam bulan. Kini setelah enam bulan kabinet terbentuk, belum ada informasi resmi soal kabinet.

Sejumlah survei seperti yang dilakukan oleh Poltracking dan KedaiKOPI pun sudah menunjukan keinginan masyarakat agar dilakukan perombakan kabinet.

Poltracking melakukan survei terhadap 1.200 responden dan mendapati 41,8 persen publik setuju reshuffle. Dalam survei tersebut juga diketahui 66,6 persen responden mengaku tidak puas dengan kinerja menteri-menteri di bidang ekonomi.

Sedangkan KedaiKOPI yang melakukan survei pada 1-6 April 2015 terhadap 368 responden, menemukan bahwa sebanyak 96,5 persen publik sepakat Jokowi harus melakukan pergantian sejumlah menteri yang kinerjanya jeblok. (Nurmulia Rekso Purnomo)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Nasional
Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com