Wapres: Kalau Hentikan Perdagangan, Australia Rugi

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai eksekusi mati dua terpidana narkotika asal Australia tidak akan mengganggu hubungan dagang antara Indonesia dan Negeri Kanguru. Kalla bahkan menyebut Australia yang akan merugi jika memutuskan hubungan dagang dengan Indonesia.

"Tidak (mengganggu). Kita lebih banyak mengimpor dari Australia. Berarti kalau menghentikan perdagangan, dia rugi," kata Kalla di Jakarta, Rabu (29/4/2015).

Kalla juga menyampaikan bahwa langkah Australia yang memanggil duta besarnya dari Indonesia merupakan suatu hal yang lumrah. Langkah diplomatik semacam ini biasa dilakukan sebagai bentuk protes suatu negara. Indonesia juga pernah melakukan langkah diplomatik semacam itu.

"Sama juga kita Indonesia. Kalau ada yang dihukum mati di Saudi, di Malaysia, kita semua bereaksi keras, itu biasa saja. Malah kita juga yang pertama menarik dubes kita di Australia, menarik dubes kita di Brasil, pernah juga di banyak negara. Jadi kalau dia bereaksi keras dan menarik dubesnya, itu perkara biasa dalam hubungan diplomatik suatu negara," tutur Kalla.

Ia juga menegaskan bahwa eksekusi mati di Indonesia merupakan bagian dari penegakan hukum. Pemerintah hanya melaksanakan putusan pengadilan.

"Namun, bagi kita, ya senang atau tidak, ini masalah hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu, sekali lagi, yang menentukan itu adalah hakim yang memutuskan hukuman mati," ucap dia.

Perdana Menteri Australia Tony Abbott telah memanggil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Paul Gibson, sebagai bentuk protes atas eksekusi mati terhadap Andrew dan Myuran. (Baca: Abbott Panggil Dubes Australia untuk Indonesia)

Sebelumnya, Pemerintah Australia melakukan berbagai upaya agar keduanya lolos dari eksekusi mati. Namun, Kejaksaan Agung tetap mengeksekusi Andrew dan Myuran, serta enam terpidana mati lainnya pada Rabu dini hari di Nusakambangan, Cilacap.