Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Prihatin KBRI Jadi Sasaran Serangan di Yaman

Kompas.com - 20/04/2015, 19:41 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo mengaku prihatin atas hancurnya Gedung Kedutaan Besar RI di Sana'a, Yaman, karena ledakan bom. Menurut Jokowi, tidak sepantasnya KBRI menjadi sasaran konflik bersenjata yang terjadi di negara tersebut.

"Kedutaan Besar Republik Indonesia seharusnya bukan menjadi sasaran serangan dalam konflik bersenjata tersebut," kata Presiden dalam pernyataan tertulis yang dikeluarkan Kementerian Sekretariat Negara, Senin (20/4/2015) malam.

Presiden menyampaikan simpati mendalam kepada para staf KBRI Yaman dan keluarganya yang terimbas peristiwa tersebut. Presiden telah menginstruksikan kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi agar semua pihak yang terimbas mendapatkan penanganan yang baik.

"Presiden juga menginstruksikan Menlu RI untuk terus memantau dan melaporkan situasi di Yaman guna memastikan keselamatan seluruh warga negara Republik Indonesia yang tengah berada di Yaman," kata Jokowi.

Ledakan terjadi di KBRI Yaman yang ada di kota Sana'a, pada Senin (20/4/2015) sekitar pukul 10.45 waktu setempat. Serangan itu awalnya ditujukan untuk depot amunisi yang berada di sekitar KBRI.

"Informasi awal yang diterima dari Sana'a, serangan tersebut ditujukan kepada depot amunisi yang berada di kawasan tersebut," demikian pernyataan resmi yang dikeluarkan Kemenlu pada Senin sore ini.

Kemenlu menyatakan, setelah ledakan terjadi, jalan di sekitar KBRI rusak parah. Ledakan itu juga menelan banyak korban jiwa sipil setempat yang tengah berada di sekitar kawasan itu. Sementara itu, kerusakan parah terjadi di Gedung KBRI serta seluruh kendaraan milik kedutaan. Dua orang staf diplomat Indonesia dan satu WNI terluka ringan dan telah mendapatkan pertolongan. Mereka bersama dengan WNI lainnya langsung dievakuasi ke Wisma Duta yanng masih berlokasi di Sana'a.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com