Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
ADVERTORIAL

Sejarah Gedung Parlemen yang Jarang Terungkap

Kompas.com - 02/04/2015, 13:18 WIB
advertorial

Penulis


Pada 73 tahun silam, sebuah madrasah sederhana didirikan di daerah Petunduhan, Jakarta Pusat. Madrasah Islamiyah, nama madrasah tersebut, berdiri di atas lahan seluas 500 meter. Madrasah yang didirikan KH Abdul Manaf ini merupakan cikal bakal lahirnya Pondok Pesantren Darunnajah yang kini berlokasi di Pesanggrahan, Jakarta Selatan, yang mengasuh lebih dari 8 ribu santri.

Siapa sangka, setelah hijrah dari Petunduhan ke Pesanggarahan, sepetak tanah itu kemudian bertransformasi menjadi sebuah gedung megah pada 1959. Gedung tersebut kita kenal sebagai Gedung Kura-kura alias Gedung Parlemen RI. Ya, ternyata Gedung Parlemen di Senayan berdiri di atas lahan wakaf bekas lembaga pendidikan Islam.

Tidak banyak orang yang mengatahui sejarah ini, termasuk Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid. Mendengar cerita yang disampaikan Wakil Pimpinan Ponpes Darunnajah K.H. Mustofa Hadi pada Selasa (1/4/2015) itu, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid tak bisa menyembunyikan keterkejutan sekaligus kekagumannya.

"Semoga semangat madrasah itu tetap terjaga di gedung ini," kata Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menanggapi kisah tersebut saat menjamu Pimpinan Ponpes Darunnajah di ruang kerja pribadinya.

Terlebih, lanjut Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, kini isu radikalisme santer terdengar. Berbagai lembaga Islam dituduh menyebar kebencian dan mendukung gerakan ISIS. Hal ini kemudian diperparah dengan diblokirnya 19 media Islam oleh Kemenkominfo baru-baru ini.

Padahal, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan, kita tidak dapat memungkiri peran umat Islam, khususnya dari kalangan pondok pesantren, dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

"Pesantren seseungguhnya dihadirkan untuk membela bangsa, memperjuangkan kemerdekaan, dan melawan penjajahan," ungkap Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid yang memang berasal dari lingkungan pondok pesantren.

Apalagi, dalam audiensi tersebut dijelaskan, Ponpes Darunnajah telah mengembangkan program Santri Bela Negara sejak 2008 silam. Program ini, kata Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid sejalan dengan program Sosialisasi Empat Pilar RI yang diusung MPR.

"Dua program ini bisa kita kolaborasikan. Sehingga tuduhan pesantren itu radikal dan mendukung ISIS bisa terkoreksi dengan baik," jelas Wakil Ketua MPR RI Hidayat Wahid yang dibenarkan para Pimpinan Ponpes Darunnajah.

Saat ini, kata Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, Indonesia membutuhkan lembaga pendidikan Islam yang besar dan berkualitas yang nantinya bisa mengikis isu-isu radikalisme seperti itu. Menurut Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, Turki bisa menjadi model percontohan lembaga pendidikan Islam yang berkualitas.

"Mereka itu pendidikan agamanya kuat, namun kajian ilmunya juga bagus. Mereka bisa berbaur dalam masyarakat dunia tapi keislamannya tetap terjaga," tutup Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid siang itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com