Pemerintah Bicara dengan DPR Terkait Pencalonan Badrodin Pekan Depan

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah akan membicarakan kembali pencalonan Komisaris Jenderal Badrodin Haiti dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat pekan depan. Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, pihak pemerintah akan diwakili Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly.

"Ya mungkin minggu depan, Menko Polhukam dan Menkumham," kata Kalla di Istana Wakil Presiden Jakarta, Kamis (26/3/2016).

Rencana pertemuan ini berkaitan dengan surat pengajuan Badrodin sebagai calon kepala Polri pengganti Komjen Budi Gunawan. DPR menilai surat yang dikirimkan Presiden Joko Widodo itu belum menjelaskan secara rinci alasan pembatalan Komjen Budi Gunawan sebagai calon kepala Polri. Padahal, DPR sudah meloloskan Budi Gunawan dalam fit and proper test.

Atas dasar itu, DPR belum bisa melakukan fit and proper test terhadap Badrodin. Kendati demikian, Kalla menyampaikan bahwa Presiden siap menjelaskan alasannya kepada DPR dalam rapat konsultasi yang nantinya akan dijadwalkan.

"Kalau itu ada konsultasi resmi pemerintah seperti biasa, itu pasti Pak Jokowi dengan menteri-menteri, dengan saya biasanya," ucap dia.

Sejauh ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih mempertimbangkan untuk menyerahkan kembali surat penunjukan Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai calon kepala Polri. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, DPR memiliki waktu 20 hari untuk mengkaji dan mengembalikan secara resmi surat itu kepada Presiden Joko Widodo. Jika rapat Badan Musyawarah DPR memutuskan secara resmi surat perlu dikembalikan untuk mendapat penjelasan dari Presiden, maka fit and proper test terhadap Badrodin belum bisa dilakukan.

Fadli mengatakan, DPR akan menunggu surat balasan dari pemerintah. Selain itu, kata Fadli, DPR akan segera melakukan rapat konsultasi dengan Presiden Jokowi. Namun, waktu pelaksanaan rapat konsultasi itu belum bisa dipastikan.