Ini Surat Presiden kepada DPR soal Calon Kapolri Badrodin Haiti

JAKARTA, KOMPAS.com — Waktu uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti hingga kini belum jelas. Dewan Perwakilan Rakyat masih mempermasalahkan soal surat Presiden Joko Widodo mengenai penunjukan Badrodin sebagai calon baru Kapolri yang dianggap tidak menjelaskan alasan batalnya pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, surat yang diberikan Presiden Jokowi tidak menjelaskan secara rinci alasan pembatalan pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Padahal, DPR sudah menyetujui Budi Gunawan menjadi pemimpin Polri. (Baca: KMP Minta Surat Pencalonan Badrodin sebagai Kapolri Dikembalikan ke Jokowi)

"Butuh elaborasi panjang karena memang butuh dukungan keputusan DPR nanti. Jangan sampai terulang. Ini (Badrodin Haiti) kita setujui, ada masalah nanti ganti yang baru," kata Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Fadli mengaku akan membawa surat itu ke dalam rapat badan musyawarah. Dari bamus, akan diputuskan secara resmi pengembalian surat kepada Presiden Jokowi untuk mendapat penjelasan lebih rinci. Saat ini, pihak Istana masih belum memberikan pernyataan resmi soal itu. (Baca: DPR Masih Kaji Surat Jokowi, Uji Kelayakan Badrodin Haiti Belum Jelas)

Namun, sumber di lingkaran Istana menyebutkan, mereka masih menimbang sikap DPR itu. Pasalnya, surat yang telah dikirimkan ke DPR dianggap sudah cukup jelas. (Baca: Soal Seleksi Calon Kapolri, Ruhut Minta DPR Tak Bertindak Aneh)

Apa isi surat Presiden Jokowi kepada pimpinan DPR soal penunjukan Badrodin sebagai calon Kapolri? Berikut isi surat lengkapnya:

"Jakarta, 18 Februari 2015

Nomor: R-16/Pres/02/2015
Sifat: Segera
Lampiran: Satu lembar
Perihal: Pengangkatan Kapolri

Kepada Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Jalan Jenderal Gatot Subroto
Jakarta 10270