Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sidney Jones: Pemblokiran Situs Tak Signifikan Tangkal ISIS

Kompas.com - 24/03/2015, 20:18 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com -
Pengamat terorisme dari International Crisis Group (ICG) Sidney Jones mengatakan, kebijakan pemblokiran situs media yang digunakan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS/NIIS) belum signifikan menangkal masuknya propaganda ideologi gerakan itu ke Indonesia. Ia mengatakan, ketika satu situs diblokir, maka akan muncul situs baru.

"Kalau diblokir gampang sekali muncul lagi di situs radikal lain atau bisa juga muncul di twitter," kata Sidney, di Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Selasa (24/3/2015).

Menurut Jones, seiring berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, penyebaran ideologi radikal seperti yang disebarkan kelompok ISIS semakin sulit dibendung. Pemerintah Indonesia, menurut dia, perlu lebih memahami inti ajaran ISIS sehingga pemerintah dapat mengambil kebijkan yang lebih efektif.

"Seluruh pejabat pemerintah harus mengerti dulu apa sebenrnya inti ajaran ISIS," kata dia.

Meski demikian, menurut Jones, ancaman ideologi ISIS tidak akan membahayakan stabilitas Indonesia karena orang yang akan bergabung dengan ISIS hanya sebagian kecil.

"Sesuai dengan yang saya kenal masyarakat Indonesia cenderung memiiki budaya yang terbuka dan sangat bertentangan dengan ideologi ISIS," ujar Jones.

Ia mengatakan, meski ada yang tertarik untuk bergabung dengan ISIS, tetapi untuk konteks Indonesia hanya segelintir orang. "Menurut saya tidak benar bahwa ribuan orang (Indonesia) akan bergabung dengan ISIS. Apalagi sampai menggoyahkan stabilitas negara," kata dia.

Ia menambahkan,untuk berangkat ke Suriah dalam rangka berabung dengan ISIS tidak mudah. Mereka, kata Jones, harus melalui rekomendasi dari orang yang sudah ada di Suriah. Selain mendapatkan rekomendasi, Jones menyebutkan, perekrutan anggota ISIS menyasar orang terkait dengan organisasi yang memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kelompok itu.

"Entah itu Majelis Mujahidin atau Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) atau organisasi macam-macam lainnya," kata Jones.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com