Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Relawan: Atasi Kriminalisasi, Jokowi Beda dengan SBY

Kompas.com - 10/03/2015, 06:37 WIB
Sabrina Asril

Penulis

SABANG, KOMPAS.com — Relawan Dua Jari, Fadjroel Rachman, menilai langkah yang diambil Presiden Joko Widodo dalam mengatasi kriminalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan para pendukungnya sudah tepat. Menurut Fadjroel, Jokowi mengambil sikap yang berbeda dari presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono, yang terkesan mengintervensi hukum.

"Dalam kasus penegakan hukum terkait kepolisian, jaksa, KPK, menurut saya, Pak Jokowi berada dalam satu posisi berbeda dengan SBY," ujar Fadjroel saat dijumpai di Sabang, Aceh, Senin (9/3/2015).

Dia menjelaskan, SBY dalam menyelesaikan kasus kriminalisasi KPK memutuskan membentuk tim delapan. Tim delapan itu, sebut Fadjroel, memiliki wewenang yang sangat luas.

"Itu bahkan dalam tanda kutip sampai mengintervensi materi perkara, dan ini menjadi perdebatan secara akademis dan praktis yang serius," katanya.

Dengan tidak lagi mengambil sikap mencampuri perkara demi perkara yang ditangani penegak hukum, Fadjroel pun membela Jokowi. Dia berpendapat, saat ini Presiden justru tengah memberikan ruang kepada penegak hukum untuk menunjukkan keprofesionalannya dalam bekerja, demikian juga saat Presiden tak bersikap apa pun begitu KPK melepas kasus Komjen Budi Gunawan.

"Presiden sudah tepat. Sebenarnya ada prestasi besar yang dibuat pemerintah saat ini, yaitu meloloskan APBN-P sebesar Rp 2.000 triliun. Ini lebih hebat ketimbang kasus BG!" ucap Fadjroel.

Seperti diketahui, kepolisian hingga kini terus mengusut laporan-laporan terkait komisioner KPK dan juga para pendukungnya. Padahal, Presiden Jokowi sudah menginstruksikan kepada penegak hukum untuk menghentikan semua kriminalisasi. Sejumlah kasus yang kini tengah ditangani kepolisian di antaranya terkait dua pimpinan KPK non-aktif, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto.

Selain itu, ada pula deretan pendukung KPK, seperti Denny Indrayana yang dilaporkan dalam kasus payment gateway pada saat menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM hingga mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Yunus Husein.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Nasional
Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Nasional
Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Nasional
Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang 'Toxic'

Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang "Toxic"

Nasional
Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com