Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua MUI: Ada Fatwa, Bandar dan Pengedar Narkoba Sama dengan Pembunuh

Kompas.com - 23/02/2015, 16:40 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin meminta pemerintah tak perlu ragu untuk segera mengeksekusi dua terpidana mati kasus narkoba asal Australia. Dia menegaskan, MUI mendukung sepenuhnya eksekusi mati terhadap setiap pengedar atau bandar narkoba yang memang sudah divonis bersalah di pengadilan.

"Apalagi, sudah ada fatwa MUI. MUI sudah mengeluarkan fatwa bahwa bandar atau pengedar narkoba sama dengan pembunuh," kata Din Syamsuddin di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Senin (23/2/2015).

Menurut Din, pengedar ataupun bandar narkoba sudah menimbulkan kerugian yang luas bagi masyarakat. Sebab, banyak masyarakat yang harus direhabilitasi karena terjerat oleh narkoba. Jika tidak beruntung, mereka yang sudah mengalami kecanduan narkoba akan tewas.

"Mereka menghilangkan 18.000 nyawa per tahunnya," ucap Din yang juga Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu.

Oleh karena itu, menurut Din, langkah pemerintah untuk mengeksekusi terpidana mati narkoba tak boleh surut hanya karena tekanan dari pihak luar. Dia berharap eksekusi bisa segera dilaksanakan dalam waktu dekat.

"Jangan ragu, jangan ditunda apakah mau PBB atau negara mana yang usir dubes kita. Mari Indonesia bersatu padu," ujarnya.

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi sebelumnya mengatakan, penundaan eksekusi mati Andrew dan Myuran bukan karena lobi yang dilakukan Pemerintah Australia. Menurut dia, Indonesia akan tetap mengeksekusi, tetapi masih ada beberapa hal teknis yang perlu diselesaikan. (Baca: Menlu: Penundaan Hukuman Mati Bukan karena Lobi Australia)

Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan bahwa eksekusi terhadap keduanya lebih baik jika segera dilakukan. Meski demikian, Prasetyo mengakui bahwa eksekusi mati dua warga negara Australia itu masih terkendala masalah teknis. Ia menolak jika persiapan itu dianggap sebagai cara untuk mengulur waktu eksekusi. (Baca: Kata Jaksa Agung, Lebih Baik jika Eksekusi Mati Terpidana "Bali Nine" Dipercepat)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com