Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

F-Golkar: Jika Jokowi Tak Lantik Budi Gunawan, Tamparan Keras bagi DPR

Kompas.com - 06/02/2015, 11:31 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Partai Golkar di DPR RI menyayangkan sikap pimpinan DPR yang menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo soal pergantian kepala Polri. Menurut dia, jika Presiden batal melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri, hal itu menjadi tamparan keras bagi DPR.

"Kalau benar Presiden Jokowi nanti batal melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri, maka ini akan menjadi tamparan keras bagi DPR," kata Sekretaris F-Golkar di DPR RI, Bambang Soesatyo, melalui pesan singkat di Jakarta, Jumat (6/2/2015), seperti dikutip Antara.

Bambang menjelaskan, dalam proses politik, suka atau tidak suka, Budi Gunawan harus dilantik. Setelah pelantikan, semuanya diserahkan kepada Presiden untuk memberhentikan atau tidak Budi sebagai Kapolri.

Bambang mengatakan, fraksinya paham bahwa proses politik di Dewan maupun di Istana tidak boleh menafikan hukum. (Baca: Jika Budi Gunawan Tak Dilantik, Ini Empat Calon Kapolri yang Diusulkan Kompolnas)

"Tetapi, menjaga kehormatan lembaga tinggi negara seperti DPR juga tidak bisa dikesampingkan begitu saja," ujarnya.

Menurut dia, fraksinya sangat menyayangkan sikap pimpinan DPR yang secara tidak sadar merendahkan lembaga yang dipimpinnya itu saat mereka bertemu Presiden di Istana. (Baca: Kompolnas Coret Budi Gunawan dan Suhardi Alius dari Daftar Calon Kapolri)

Bambang mengatakan, para pimpinan DPR tanpa minta persetujuan atau membicarakannya terlebih dahulu dengan pimpinan fraksi-fraksi lainnya di DPR mengatakan bahwa DPR menyerahkan sepenuhnya keputusan soal Budi Gunawan dilantik atau tidak dilantik kepada Presiden.

"Hal ini jelas keliru karena tugas utama pimpinan DPR adalah menjaga marwah institusi DPR sekaligus juru bicara parlemen sebagaimana diatur dalam UUMD3," katanya.

Menurut dia, dengan menyerahkan sepenuhnya keputusan dilantik atau tidak dilantiknya Budi Gunawan ke Presiden, hal itu merendahkan martabat DPR. Para pimpinan DPR RI tidak bisa menyimpulkan sendiri pendapat DPR atau membuat agenda-agenda lainnya.

"Itu jelas bukan suara DPR, tapi suara pribadi pimpinan," ujarnya.

Bambang menambahkan, masyarakat tahu sidang Paripurna DPR telah memutuskan dan memberikan persetujuan kepada Budi Gunawan untuk menjadi Kapolri sebagaimana permohonan Presiden sendiri dalam suratnya ke DPR. (Baca: DPR Setujui Tersangka Korupsi Budi Gunawan Jadi Kapolri)

Presiden sebelumnya menyebut akan mengambil keputusan terkait polemik pergantian kepala Polri pada pekan depan. Menurut Jokowi, masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan sebelum dirinya mengambil keputusan final, apakah melantik atau tidak Budi Gunawan sebagai kepala Polri. (Baca: Minggu Depan, Jokowi Ambil Keputusan soal Budi Gunawan)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com