Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lima Pesan dari Pertemuan Jokowi-Prabowo

Kompas.com - 01/02/2015, 08:52 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ada pesan yang ingin disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui pertemuannya dengan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto yang berlangsung pada Kamis (29/1/2015) di Bogor.

Menurut Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran Muradi, ada lima pesan yang ingin disampaikan Presiden melalui pertemuan tersebut.

"Saya melihatnya berbeda berkaitan dengan pertemuan Jokowi-Prabowo tersebut dibandingkan dengan perdebatan yang berkembang selama ini. Justru saya ingin menggarisbawahi bahwa ada pesan yang ingin disampaikan Jokowi dalam pertemuannya dengan Prabowo. Ada lima pesan yang saya tangkap dari pertemuan tersebut," kata Muradi melalui siaran pers yang diterima, Minggu (1/2/2015).

Pesan pertama, Jokowi ingin menyampaikan kepada partai politik pendukungnya yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) agar solid menyokong dia. Selama ini, menurut Muradi, Jokowi merasa hanya PDI Perjuangan yang menyokongnya dalam menanggapi masalah penundaan pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri.

"Partai lainnya cenderung wait and see, padahal masalah pemilihan Kapolri ini makin rumit dan butuh soliditas partai pendukung," ucap Muradi.

Kedua, Jokowi ingin menyampaikan pesan kepada menteri atau pejabat setingkat menteri yang berasal dari nonpartai untuk ikut memikirkan permasalahan pengangkatan Kapolri ini. Muradi menekankan kurangnya peran Kepala Staf Kantor Kepresidenan Luhut Panjaitan terkait hal ini.

Ia menilai Luhut sedianya bisa menunjukkan perannya dalam melakukan komunikasi politik. "Bukan isu apabila yang pontang-panting melakukan lobi dan menjadi penghubung antara Presiden dengan sejumlah pihak yang terkait dengan kekisruhan tersebut adalah Seskab, Andi Widjadjanto, dan Mensesneg Pratikno. Padahal, seharusnya ada juga Luhut Panjaitan, Kepala Staf Kantor Kepresidenan yang seharusnya melakukan komunikasi politik, sebagaimana yang menjadi deskripsi kerjanya," ucap Muradi.

Pesan lainnya yang ingin disampaikan Jokowi melalui pertemuan tersebut ditujukan kepada aliansi dan organisasi masyarakat sipil yang mendesak Presiden untuk berpihak kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan tidak melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Muradi menilai, pertemuan Jokowi-Prabowo berimplikasi bahwa desakan masyarakat bisa saja menarik gerbong dukungan dari Prabowo. Jika terjadi, Muradi berpendapat bahwa dukungan ini justru bisa menjadi dilema.

"Artinya, Presiden Jokowi sudah menangkap pesan apa yang menjadi konsen dari koalisi masyarakat sipil tersebut dan biarkan Presiden memutuskan mana yang terbaik," kata dia.

Pesan keempat yang ingin disampaikan Presiden ditujukan kepada KPK dan Polri. Menurut Muradi, Jokowi cenderung ingin menegaskan bahwa akibat situasi yang tidak kondusif, masalah ketegangan antara KPK dan kepolisian akan berakhir pada transaksi di tingkat elite.

Hal ini bisa membawa kerugian lebih besar bagi KPK maupun Polri. "Sehingga akan lebih baik untuk fokus pada penuntasan permasalahan tersebut dalam konteks penegakan hukum," ujar Muladi.

Pesan lainnya ingin ditujukan Jokowi kepada DPR. Muradi mengatakan, Jokowi ingin menegaskan bahwa konstelasi politik dapat saja berubah bergantung pada kepentingan dan kemungkinan dukungan yang saling menguntungkan.

Melalui pertemuan itu, Jokowi mengantisipasi kemungkinan sejumlah fraksi mempermasalahkan apa pun langkah yang diambil Presiden.

"Mengingat Jokowi juga telah mengantisipasi kemungkinan itu dengan melakukan pertemuan dengan Prabowo. Hal ini dipertegas oleh Prabowo bahwa selama untuk kepentingan publik maka KMP menjamin akan mendukung. Artinya, pesan yang harus digarisbawahi bahwa perlu penekanan bahwa dukungan KIH harus tetap bulat pada Presiden apa pun pilihan Presiden Jokowi," ucap Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Nasional
Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Nasional
Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com