Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komunitas Perempuan Indonesia di Bangkok Dukung "Save KPK"

Kompas.com - 28/01/2015, 19:13 WIB
Andreas Maryoto

Penulis


BANGKOK, KOMPAS.com
 — Sejumlah perempuan Indonesia yang tinggal di Bangkok, Thailand, menggelar unjuk rasa di Benjasiri Park, di pusat kota Bangkok, Rabu (28/1/2015). Mereka menyatakan mendukung pemberantasan korupsi dan penyelamatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia. Mereka membawa sejumlah poster dan rangkaian huruf "Save KPK".

“Kejadian kriminalisasi, penangkapan komisioner KPK, dan pengunduran diri salah satu komisioner KPK akan melemahkan fungsi KPK dan akhirnya pemberantasan korupsi terancam mengalami kemunduran,” kata penanggung jawab aksi, Dewi Ratnawulan.

Komunitas perempuan Indonesia di Bangkok dalam pernyataan sikapnya mengharapkan agar pemerintahan Presiden Joko Widodo segera melakukan langkah tegas agar persoalan tidak melebar dan mencegah pelemahan KPK.

“KPK harus segera diselamatkan. Presiden Joko Widodo harus menunjukkan komitmen untuk pemberantasan korupsi dengan mendukung KPK menjalankan tugas sepenuhnya,” tutur Dewi Ratnawulan yang juga aktif dalam advokasi HAM di Indonesia.

Mereka berharap Jokowi menggunakan momentum 100 hari pemerintahannya untuk berkomunikasi dengan masyarakat dan mendengar aspirasi penyelamatan KPK. Komitmen Jokowi dalam pemberantasan korupsi, lanjut Dewi, secara konkret harus ditunjukkan dengan menghentikan pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Budi telah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus korupsi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com