Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Banyak Bicara soal KPK dan Polri, JK Dinilai Berhati-hati

Kompas.com - 28/01/2015, 16:37 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Sikap Wakil Presiden Jusuf Kalla yang tidak banyak berkomentar terhadap polemik yang terjadi antara KPK dan Polri dianggap berbeda saat seperti ia mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Perbedaan sikap tersebut dinilai sebagai salah satu potensi JK untuk menarik kembali Partai Golkar ke dalam pemerintahan.

"Ini kan soal bagi peran. Ya kita hormati saja, seperti Ahok dan Jokowi, ada yang di luar dan di dalam. Tapi, JK, saya melihat ada upaya pengereman, terutama pada isu krusial. Belum tampak ada upaya problem solving. Dia (JK) mungkin masih melihat positioning," ujar Gun Gun, saat ditemui di Kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/1/2015).

Menurut Gun Gun, sikap JK tersebut juga dapat dilihat sebagai bentuk kehati-hatian. Pasalnya, secara tidak langsung, JK selalu diamati oleh partai pengusung pemerintah, PDI Perjuangan. JK sendiri, sebut Gun Gun, tidak memiliki suatu kekuatan politik yang besar. Menurut dia, bisa saja momentum ini digunakan JK untuk menarik kembali Partai Golkar ke dalam pemerintahan.

"JK memang tidak lagi jadi ketua umum Golkar. Tetapi, memang ada potensi untuk menarik Golkar. Kalau coba menarik Golkar, posisi JK akan lebih menguat,"kata Gun Gun.

Ia menjelaskan, dengan menarik kembali Golkar, secara tidak langsung JK akan kembali memperoleh kekuatan di parlemen. Bagaimanapun, menurut Gun Gun, JK membutuhkan suatu mesin politik dan bargaining power dalam berpasangan dengan Jokowi.

Meski demikian, sebut Gun Gun, hal itu lagi-lagi akan sulit dilakukan. Menurut dia, langkah awal yang bisa membuat ditariknya Golkar ke dalam pemerintahan apabila terjadi kesepakatan dalam proses islah yang sedang dilakukan Partai Golkar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com