Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puan Maharani: Tanya Pak Menko Polhukam

Kompas.com - 27/01/2015, 22:03 WIB
Fathur Rochman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani enggan berkomentar terkait tudingan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ingin melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui manuver para politisinya dalam sepekan ini. Ia hanya memberikan jawaban singkat dan meminta wartawan menanyakannya kepada Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno.

"Tanya Pak Menkopolkam (Menko Polhukam)," ujar Puan singkat, seusai menghadiri acara penganunegarahan Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI), di Balairung Jaya Suprana School of Performing Arts, Mall of Indonesia, Jakarta, Selasa (27/1/2015) malam.

Ditanya lebih lanjyt soal tudingan bahwa pelemahan terhadap KPK dilakukan untuk melindungi Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri dari kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Puan kembali melontarkan jawaban yang sama. 

"Tanya Menkopolkam (Menko Polhukam)," ujar Puan, seraya berlalu.

Sebelumnya, Puan mengatakan bahwa masyarakat seharusnya tidak menganggap bahwa konflik antara KPK dan Polri sebagai konflik antar institusi. Menurut putri Megawati Seokarnoputri ini, yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana menjadikan orang-orang yang berada di dalam kedua institusi tersebut memiliki visi dan misi untuk membangun bangsa, independen, netral dan bisa berkolaborasi dengan pemerintahan yang ada.

"Jadi bukan institusinya yang kita masalahkan," kata Puan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com