Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kawal Proses Pencarian AirAsia QZ8501, Jokowi Janji Akan ke Pangkalan Bun Lagi

Kompas.com - 26/01/2015, 21:42 WIB
Andri Donnal Putera

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi mengatakan akan tetap mengikuti perkembangan dari proses pencarian badan pesawat dan korban AirAsia QZ8501 di Selat Karimata, dekat Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Bahkan, bila diperlukan, Jokowi akan ke sana lagi untuk mengecek langsung proses evakuasi.

"Ya nanti ngikut terus. Nanti kalau diperlukan, ya kita ke sana," ujar Presiden Jokowi seusai memeriksakan giginya di Balai Pelayanan Masyarakat (Yanma) Balai Kota, Senin (26/1/2015).

Terkait dengan proses pencarian yang selama ini telah dilakukan oleh tim search and rescue (SAR) gabungan, kata Jokowi, sudah menunjukkan kinerja yang sangat baik. Dia pun mengapresiasi cara kerja Badan SAR Nasional (Basarnas) yang secara cepat membawa perkembangan-perkembangan berarti.

"Basarnas saya kira penanganannya sudah sangat bagus evakuasinya, (kerjanya) cepat," tambah Jokowi.

Sampai pada hari pencarian ke-30, tepatnya pada hari ini, tim SAR gabungan telah menemukan 70 jenazah korban jatuhnya pesawat AirAsia QZ8501. Dari temuan itu, sebanyak 69 jenazah telah diterbangkan dengan pesawat dari Lanud Iskandar, Pangkalan Bun, Kalteng, ke Lanud Juanda, Surabaya, Jawa Timur, untuk keperluan proses identifikasi.

Dengan demikian, masih ada 92 penumpang dan awak pesawat AirAsia QZ8501 yang belum diketahui keberadaan dan nasibnya. Basarnas memperkirakan sebagian besar korban masih berada di dalam badan pesawat yang sampai saat ini masih belum bisa diangkat.

Meski demikian, tim penyelam kembali berusaha mencoba mengangkat badan pesawat tersebut dengan mengulang proses dari awal, yaitu pengikatan tali baja sling jaring-jaring ke badan pesawat dan selanjutnya akan diangkat dengan beberapa balon pengapung atau lifting bag.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com