Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDIP Terlalu Egois dalam Sikapi Kisruh KPK vs Polri

Kompas.com - 25/01/2015, 11:09 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sikap PDI Perjuangan dalam menanggapi kisruh antara KPK dan Polri dinilai berbahaya bagi kelangsungan demokrasi di Indonesia. Partai politik tersebut dinilai kembali menampilkan wajahnya yang egois dan pragmatis karena tidak mencerminkan kepentingan publik.

Alih-alih merespon suara publik yang mengkritisi pencalonan Kapolri dengan rekam jejak yang buruk, PDIP justru melawan dengan usaha mendiskreditkan petinggi KPK. “Ini berbahaya, karena tumpuan demokrasi adalah partai politik, jika partai politik tidak mencerminkan kepentingan publik, demokrasi bisa terbunuh,” ungkap Direktur lembaga riset Matriks Indonesia, Sofyan Herbowo dalam keterangan resminya, Minggu (25/1/205).

Sofyan menambahkan, saat ini, kepercayaan publik tehadap partai politik sudah sangat rendah. Partai sudah tidak lagi menjalankan fungsi agregasi dan artikulasi kepentingan, bahkan kerap bertentangan dengan kehendak publik. Jika situasi ini tidak berubah, yang terancam tidak hanya kredibilitas partai, namun juga agenda pemberantasan korupsi dan kualitas demokrasi.

Megawati sebagai Ketua Umum PDIP harus kembali menegaskan sikap politik partainya sebagai partai rakyat kecil karena ada kesenjangan serius antara wacana publik dan sikap petinggi PDIP.

Berikutnya, Perseteruan KPK dan Polri harus segera diselesaikan. Ada dua agenda penting yaitu dengan sikap tegas Jokowi sebagai presiden. Jokowi harus segera mengambil langkah untuk memperjelas kepemimpinan Polri agar lembaga tersebut dapat terkonsolidasi.

Jika situasi ini dibiarkan yang terlihat Polri lembaga yang memiliki “nyawa” dengan agenda sendiri di luar agenda Presiden. Padahal, Polri berada langsung di bawah presiden.

Kedua, Jokowi harus segera membuktikan komitmennya memberantas korupsi dengan berdiri di belakang KPK. Jika ini tidak dilakukan, perlu dipertanyakan kemandirian Jokowi sebagai presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com