Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"PDI-P Berpotensi Bunuh Diri secara Politik"

Kompas.com - 22/01/2015, 22:57 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik, Yunarto Wijaya, mengatakan, pernyataan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengenai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad berpotensi melakukan "bunuh diri politik". Perbuatan Hasto dinilai Yunarto sama seperti mengakui keterlibatan partainya dalam melanggar kode etik KPK.

"Tetapi, yang jelas PDI-P berpotensi bunuh diri secara politik. Pernyataan Hasto seperti menunjuk partainya ikut melanggar kode etik KPK," ujar Yunarto, saat menjadi narasumber dalam sebuah diskusi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (22/1/2015).

Menurut Yunarto, Hasto telah memberikan penilaian terhadap lembaga yang paling dipercaya publik dengan data yang tidak ada kaitannya dengan kerja KPK. Apa yang diungkap Hasto juga dianggap tidak ada kaitannya dengan kasus yang melibatkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan.

Yunarto mengatakan, jika apa yang dikatakan Hasto tersebut terbukti kebenarannya, efek yang ditimbulkan hanyalah penurunan kepercayaan publik terhadap Abraham Samad. Hal itu tidak berpengaruh terhadap institusi KPK, apalagi terhadap keputusan hukum yang dikeluarkan KPK.

Sebelumnya, melalui konferensi pers pada Kamis siang, Hasto mengungkapkan bahwa telah terjadi pertemuan antara kekuatan politik pengusung Jokowi sebagai calon presiden dengan Abraham Samad beserta tim yang mengusungnya. Pertemuan dilakukan lebih dari lima kali. Saat itu, kata Hasto, Samad menyampaikan keinginannya untuk mendampingi Jokowi sebagai calon wakil presiden.

Cerita mengenai pertemuan itu awalnya beredar di situs jurnalisme warga Kompasiana yang berjudul "Rumah Kaca Abraham Samad". Hasto mengatakan, cerita itu benar adanya. (Baca: Hasto Akui Pertemuan Abraham dengan Para Petinggi Parpol Bahas Cawapres)

Ia menjelaskan, pada 19 Mei 2014, satu hari sebelum Komisi Pemilihan Umum (KPU) menutup pendaftaran calon presiden dan wakil presiden, Hasto mengaku ditugaskan Jokowi menyampaikan kepada Abraham bahwa Jokowi memilih Jusuf Kalla sebagai calon wakil presiden. 

Saat itu, kata Hasto, Abraham sudah mengetahui keputusan itu karena melakukan penyadapan. Abraham, lanjut dia, menuding Komisaris Jenderal Budi Gunawan, yang kini ditetapkan KPK sebagai tersangka, sebagai pihak yang menggagalkan pencalonan Abraham sebagai wakil presiden. 

Namun, Hasto menegaskan bahwa kisah lobi politik ini diungkap bukan karena langkah KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka. Hasto mengaku geram karena Abraham menyangkal kisah lobi politiknya di hadapan media massa. PDI-P beranggapan bahwa Abraham menggunakan KPK sebagai alat untuk meraih kekuasaan.

Sementara itu, Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi mengatakan, setelah Hasto memberikan pernyataan, jajaran struktural KPK meminta penjelasan dari Abraham tentang tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepada Abraham. Dalam pembicaraan tersebut, Abraham membantah pernyataan Hasto. (Baca: Bantah Pernyataan Hasto, Abraham Samad Merasa Difitnah)

"Bahwa semua yang disampaikan itu adalah fitnah belaka. Pak Abraham membantah dengan keras apa yang dituduhkan oleh Pak Hasto cs," kata Johan Budi di Gedung KPK, Kamis (22/1/2015) sore.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com