Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko Polhukam: Ada Gerakan di KPK Tadi Malam, Sepertinya Jokowi Tak Ditaati

Kompas.com - 24/01/2015, 15:28 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil jajarannya ke Istana Negara, Sabtu (24/1/2015). Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno mengaku tidak tahu apa yang akan disampaikan Jokowi dalam pertemuan hari ini.

Namun, dia menebak dalam pertemuan ini, Jokowi ingin membahas perkembangan situasi di lapangan setelah Bareskrim Polri menetapkan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto sebagai tersangka. Berdasarkan keramaian yang terjadi di KPK tadi malam, Tedjo mengatakan, instruksi Jokowi tidak ditaati.

"Apalagi kan Bapak Presiden sudah mengatakan harus menjernihkan suasana ya kan, tetapi kelihatannya tidak ditaati sehingga tadi malam masih ada gerakan-gerakan yang ada di KPK itu, sedangkan kan enggak boleh menggelar gerakan massa itu. Ketua KPK dan Wakapolri mengatakan akan taat perintah Kepala Negara, tetapi nyatanya enggak tadi malam, kok masih ada kejadian seperti itu?" ucap Tedjo.

Dalam memenuhi panggilan itu, Wakil Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal (Pol) Badrodin Haiti tiba lebih dulu di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta sekitar pukul 11.40 WIB dengan menumpang mobil dinas Polri bernomor polisi 2-00. Badrodin langsung masuk menuju Istana Negara tanpa berkomentar kepada wartawan.

Tak lama kemudian, tampak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly disusul Tedjo tiba di Kompleks Istana Kepresidenan. Tampak pula Jaksa Agung HM Prasetyo ikut dipanggil Presiden.

Meskipun pertemuan ini terkait perkembangan situasi setelah Bareskrim menetapkan Bambang sebagai tersangka, pimpinan KPK tak tampak hadir di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Tedjo mengaku tidak tahu apakah Ketua KPK Abraham Samad ikut diundang dalam pertemuan hari ini atau tidak.

"Makanya saya akan menghadap dulu beliau (Presiden), saya lagi di rumah sama anak-cucu, dipanggil, ya saya berangkat ke sini, kan begitu," kata dia.

Saat dihubungi, Deputi Pencegahan KPK Johan Budi mengaku belum tahu apakah KPK diundang Presiden dalam pertemuan hari ini.

"Saya akan tanyakan dulu ke pimpinan," ujar Johan.

Pada Jumat (23/1/2015), Bareskrim Polri menangkap Bambang untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan mengarahkan saksi untuk menyampaikan keterangan palsu dalam sengketa pemilihan kepala daerah di Kotawaringin Barat tahun 2010. 

Penangkapan tersebut mendapatkan perlawanan dari sejumlah elemen masyarakat, terutama para penggiat antikorupsi. Mereka mendatangi Gedung KPK untuk menyampaikan dukungan moral, dan mendesak Polri membebaskan Bambang. Dini hari, Polri pun membebaskan Bambang.

Terkait kasus ini, Jokowi meminta KPK dan Polri menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan. Ia pun meminta proses hukum berjalan secara obyektif. Jokowi juga meminta agar tidak terjadi gesekan antara KPK dan Polri dalam menjalankan tugas masing-masing. Pernyataan ini disampaikan Jokowi setelah bertemu dengan Ketua KPK Abraham Samad dan Badrodin di Istana Bogor, Jumat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com