Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bahas Sengketa Lahan, Menteri Ferry Anggap Masukan Komisi II sebagai Vitamin

Kompas.com - 22/01/2015, 20:08 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Ferry Mursyidan Baldan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR terkait persoalan lahan. Ferry didampingi oleh beberapa pejabat kementeriannya.

Dalam RDP tersebut, banyak masukan dari Anggota Komisi II terkait sengketa lahan di beberapa daerah hingga menimbulkan korban dari masyarakat setempat. Selain itu, Anggota Komisi II juga menanyakan nasib tanah adat yang disengketakan oleh beberapa pihak untuk dijadikan perkebunan bahkan industri.

"Saya tidak perlu menyampaikan bagaimana kasus pertanahan itu terus berlanjut, karena sesungguhnya di daerah saya juga banyak tidak selesai nanti kalau saya ceritakan. Tadi cukup diceritakan oleh teman-teman terkait sengketa lahan di Karawang dan Lampung saja sudah sedih kita mendengarnya," kata Ketua Komisi II Rambe Kamarulzaman di ruang rapat Komisi II DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (22/1/2015).

Oleh karena itu, Rambe mewakili Komisi II menyampaikan beberapa masukan kepada Ferry agar bisa menyelesaikan kasus sengketa lahan tersebut dengan persuasif.

"Komisi II berharap Kementerian Agraria dapat memperbaiki dan mengutamakan sistem yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Mendukung konflik pertanahan jalur mediasi dan peradilan," ujar Rambe.

Namun, Rambe menambahkan, dalam jalur mediasi harus ada kejelasan konflik pertanahan harus tuntas, sehingga konflik yang diselesaikan pengadilan benar-benar final. Komisi II juga meminta agar Kementerian Agraria memperhatikan secara sungguh-sungguh terhadap sumber daya manusia terkait tata ruang sdm dalam tata ruang.

Selain itu, Rambe menambahkan, Kementerian Agraria agar dapat lebih mempermudah legalisasi aset pengukuran tanah. "Mempermudah segala bentuk legalisasi aset pengukuran tanah dengan mendorong terbentuknya UU tentang pertanahan sebagaimana amanat TAP MPR Nomor 9 Tahun 2001 dan 2003," jelas Rambe.

Ferry menyambut baik masukan yang diberikan oleh Komisi II DPR. Menurut dia, masukan tersebut dapat dijadikan vitamin atau alat motivasi pihaknya untuk menyelesaikan persoalan sengketa lahan yang tak kunjung usai. "Bagi saya itu sebuah motivasi untuk penyemangat kita memperjuangkan hak rakyat, justru kita senang mendapat masukan yang baik ini," kata Ferry.

Ferry mengatakan, saat Kementerian yang dipimpinnya baru dibentuk, ia bersama jajarannya sudah melakukan apa yang saat ini diminta Komisi II DPR.

"Kami kan Kementerian baru dibentuk, saat itu lah saya sudah mengerjakan itu. Semua yang diminta Komisi II itu sudah dan sedang kami lakukan. Jadi masukan itu penguatan bagi kami untuk penyemangat mengerjakan apa yang sudah kami lakukan," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com