Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Dapat Jatah Pimpinan Komisi III

Kompas.com - 20/01/2015, 15:01 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi PDI Perjuangan mendapatkan jatah posisi Wakil Ketua Komisi III DPR. Jabatan itu akan diisi oleh anggota Fraksi PDI-P Trimedya Panjaitan yang saat ini menjabat Ketua Bidang Hukum DPP PDI-P. Rapat penetapan pimpinan Komisi III dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, di Ruang Rapat Komisi III, Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (20/1/2015).

Anggota Komisi III perwakilan dari seluruh fraksi ikut menyaksikan seremoni pelantikan Trimedya sebagai pimpinan Komisi III DPR.

"Sesuai surat dari pimpinan Fraksi PDI-P kami menetapkan Saudara Trimedya Panjaitan sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR," kata Fadli.

Dengan ditetapkannya Trimedya, maka susunan pimpinan di Komisi III DPR telah lengkap. Sebelumnya, Fadli telah menetapkan Aziz Syamsuddin (Golkar) sebagai Ketua Komisi III didampingi oleh Desmond J Mahesa (Gerindra), Benny K Harman (Demokrat), dan Mulfachri Harahap (PAN).

Diberitakan sebelumnya, Koalisi Indonesia Hebat mendapatkan jatah 21 kursi pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) setelah islah dengan Koalisi Merah Putih di Dewan Perwakilan Rakyat. Seluruh kursi itu sudah dibagi secara proporsional di antara partai-partai KIH. Sebanyak 21 kursi itu dibagi dengan perbandingan kursi partai KIH di DPR.

PDI-P sebagai pemilik kursi terbanyak mendapatkan 10 kursi, PKB 5 kursi, sementara Hanura dan Nasdem masing-masing mendapat 3 kursi. Akan tetapi, karena Nasdem tidak ingin menduduki kursi pimpinan alat kelengkapan Dewan, maka haknya dibagi merata kepada anggota fraksi KIH.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus 'Ilegal Fishing' 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

Kasus "Ilegal Fishing" 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

Nasional
Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Nasional
Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Nasional
Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Nasional
BNPB: 20 Korban Hilang akibat Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

BNPB: 20 Korban Hilang akibat Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

Nasional
Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Nasional
Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Nasional
PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

Nasional
Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

Nasional
Polri Tangkap 3 Tersangka 'Ilegal Fishing' Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

Polri Tangkap 3 Tersangka "Ilegal Fishing" Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

Nasional
PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

Nasional
Kesaksian JK dalam Sidang Karen Agustiawan yang Bikin Hadirin Tepuk Tangan...

Kesaksian JK dalam Sidang Karen Agustiawan yang Bikin Hadirin Tepuk Tangan...

Nasional
DPR Tunggu Surpres Sebelum Bahas RUU Kementerian Negara dengan Pemerintah

DPR Tunggu Surpres Sebelum Bahas RUU Kementerian Negara dengan Pemerintah

Nasional
Nurul Ghufron Akan Bela Diri di Sidang Etik Dewas KPK Hari Ini

Nurul Ghufron Akan Bela Diri di Sidang Etik Dewas KPK Hari Ini

Nasional
Prabowo Nilai Gaya Militeristik Tak Relevan Lagi, PDI-P: Apa Mudah Seseorang Berubah Karakter?

Prabowo Nilai Gaya Militeristik Tak Relevan Lagi, PDI-P: Apa Mudah Seseorang Berubah Karakter?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com