Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Da'i Bachtiar: Wajar Mantan Ajudan Presiden Bisa Jadi Kapolri

Kompas.com - 10/01/2015, 16:59 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kapolri Jenderal (Purn) Da'i Bachtiar yang kini menjadi kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mendukung keputusan Presiden Joko Widodo mengusung Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon tunggal kapolri.

Da'i menilai penunjukan itu wajar lantaran latar belakang Budi sebagai mantan ajudan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri.

"Jadi ajudan itu pasti yang paling top di angkatannya. Orang yang terpilih memang yang terbaik di angkatannya. Selalu kayak begitu. Jadi wajar kalau suatu saat kariernya sampai ke puncak," kata Da'i seusai perayaan HUT PDI-P ke-42 di Jakarta, Sabtu (10/1/2015).

Secara pribadi, Da'i pun mengakui kemampuan yang dimiliki Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian itu. Saat menjadi atasan Budi Gunawan, Da'i memuji mantan anak buahnya itu yang masih bisa menuntaskan pendidikan doktoralnya meski harus menjalani tugas sebagai ajudan presiden.

"Saya mengenal baik Jenderal Budi Gunawan, dia punya integritas. Beliau juga intelektual, doktor beliau, karena waktu itu juga dia sambil kuliah," ucap Da'i.

Mantan Kapolri yang menjadi inisiator dibentuknya Detasemen Khusus Anti-Teror 88 itu pun menilai semua pernyataan miring yang dialamatkan ke Budi Gunawan bisa dibuktikan pada saat uji kelayakan dan kepatuhan nanti di Dewan Perwakilan Rakyat.

Terkait dugaan kepemilikan rekening gendut, Da'i menyarankan agar Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ikut membuktikan tuduhan itu.

"Harus dijawab oleh aparat berwenang yang berlaku. Silakan, PPATK, Polri, Kejaksaan, KPK juga termasuk. Beliau harus bisa menjawab semua itu," ucap dia.

Sebelumnya, Komisioner Kompolnas Edi Hasibuan mengungkapkan ada lima nama yang awalnya disodorkan oleh Kompolnas kepada Presiden. Kelima nama itu adalah Kabareskrim Komisaris Jenderal Suhardi Alius, Kepala Lemdikpol Komjen Budi Gunawan, Irwasum Komjen Dwi Priyatno, Wakapolri Komjen Badrodin Haiti, dan Kabaharkam Komjen Putut Eko Bayuseno.

Seluruhnya telah menjalani proses penelusuran jejak rekam. Salah satunya adalah dengan melakukan penelusuran internal. Surat rekomendasi dari Kompolnas diberikan pada Jumat 9 Januari pagi hari.

Tak sampai satu hari, Jokowi langsung menunjuk Budi Gunawan yang merupakan mantan ajudan Megawati. Surat penunjukan Budi Gunawan sebagai calon tunggal kapolri itu kemudian diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat di hari yang sama. DPR nantinya yang akan melakukan uji kepatuhan dan kelayakan terhadap calon kapolri itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com