Da'i menilai penunjukan itu wajar lantaran latar belakang Budi sebagai mantan ajudan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri.
"Jadi ajudan itu pasti yang paling top di angkatannya. Orang yang terpilih memang yang terbaik di angkatannya. Selalu kayak begitu. Jadi wajar kalau suatu saat kariernya sampai ke puncak," kata Da'i seusai perayaan HUT PDI-P ke-42 di Jakarta, Sabtu (10/1/2015).
Secara pribadi, Da'i pun mengakui kemampuan yang dimiliki Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian itu. Saat menjadi atasan Budi Gunawan, Da'i memuji mantan anak buahnya itu yang masih bisa menuntaskan pendidikan doktoralnya meski harus menjalani tugas sebagai ajudan presiden.
"Saya mengenal baik Jenderal Budi Gunawan, dia punya integritas. Beliau juga intelektual, doktor beliau, karena waktu itu juga dia sambil kuliah," ucap Da'i.
Mantan Kapolri yang menjadi inisiator dibentuknya Detasemen Khusus Anti-Teror 88 itu pun menilai semua pernyataan miring yang dialamatkan ke Budi Gunawan bisa dibuktikan pada saat uji kelayakan dan kepatuhan nanti di Dewan Perwakilan Rakyat.
Terkait dugaan kepemilikan rekening gendut, Da'i menyarankan agar Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ikut membuktikan tuduhan itu.
"Harus dijawab oleh aparat berwenang yang berlaku. Silakan, PPATK, Polri, Kejaksaan, KPK juga termasuk. Beliau harus bisa menjawab semua itu," ucap dia.
Sebelumnya, Komisioner Kompolnas Edi Hasibuan mengungkapkan ada lima nama yang awalnya disodorkan oleh Kompolnas kepada Presiden. Kelima nama itu adalah Kabareskrim Komisaris Jenderal Suhardi Alius, Kepala Lemdikpol Komjen Budi Gunawan, Irwasum Komjen Dwi Priyatno, Wakapolri Komjen Badrodin Haiti, dan Kabaharkam Komjen Putut Eko Bayuseno.
Seluruhnya telah menjalani proses penelusuran jejak rekam. Salah satunya adalah dengan melakukan penelusuran internal. Surat rekomendasi dari Kompolnas diberikan pada Jumat 9 Januari pagi hari.
Tak sampai satu hari, Jokowi langsung menunjuk Budi Gunawan yang merupakan mantan ajudan Megawati. Surat penunjukan Budi Gunawan sebagai calon tunggal kapolri itu kemudian diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat di hari yang sama. DPR nantinya yang akan melakukan uji kepatuhan dan kelayakan terhadap calon kapolri itu.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.