Seskab: Megawati Cenderung Tidak Menjadi Anggota Wantimpres

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto menepis kemungkinan Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seorang anggota Wantimpres dilarang menjabat posisi apa pun, termasuk di partai politik.

"Secara aturan kan Wantimpres tidak boleh menjabat apa pun, termasuk parpol. Karena Mega masih ketum, jadi ya logis kalau Ibu Mega cenderung tidak menjadi anggota Wantimpres," kata Andi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (7/1/2015).

Menurut Andi, sembilan posisi Wantimpres ini harus sudah terisi pada 20 Januari mendatang. Mengenai latar belakang calon anggota Wantimpres, Andi menyampaikan bahwa pemilihan anggota ini merupakan hak prerogatif presiden.

"Enggak seleksi. Itu kan langsung penetapan presiden. Jadi presiden nanti tinggal mengatakan ke kami untuk disiapkan keppres siapa saja Wantimpres. Tapi itu prerogatif presiden untuk menentukan siapa anggota presiden jadi kami tinggal menunggu saja presiden menempatkan itu," ucap dia.

Sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyampaikan bahwa Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) akan diisi sejumlah tokoh masyarakat, termasuk yang berlatar belakang politikus. Sejauh ini, Presiden masih menyeleksi sejumlah nama calon anggota Watimpres.

Pratikno mengakui sudah ada gambaran sebagian nama yang akan mengisi 9 posisi Dewan Pertimbangan Presiden. Wantimpres nantinya akan berfungsi memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada presiden sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang.

Kendati demikian, menurut dia, Watimpres tidak bekerja sehari-hari bersama presiden sehingga bukan termasuk instrumen pendukung kerja presiden secara langsung. Keberadaan dewan pertimbangan tersebut dituangkan pada Pasal 16 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden yang selanjutnya diatur dalam Undang Undang.

Di dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 2006, muncul sebuah lembaga yang dinamakan Dewan Pertimbangan Presiden. Tugas Wantimpres adalah untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara. Di UU itu, Wantimpres dibentuk paling lama 3 bulan sejak Presiden dilantik.

Pemberian nasihat dan pertimbangan tersebut WAJIB dilakukan oleh Wantimpres baik diminta ataupun tidak oleh Presiden. Penyampaian nasihat dan pertimbangan tersebut dapat dilakukan secara perorangan maupun sebagai satu kesatuan nasihat dan pertimbangan seluruh anggota dewan.

Atas permintaan Presiden, Wantimpres dapat mengikuti sidang kabinet serta kunjungan kerja dan kunjungan kenegaraan. Dalam melaksanakan tugasnya, Wantimpres dapat meminta informasi dari instansi pemerintah terkait dan lembaga negara lainnya. Selain itu, kepada Ketua dan Anggota Wantimpres diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan yang diberikan kepada Menteri Negara.

Meski sebagai penasihat, kedudukan Wantimpres berada di bawah Presiden. Hal ini berbeda dengan kedudukan Dewan Pertimbangan Agung yang sejajar dengan presiden pada masa sebelum perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.