Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sidak BKPM, Menteri Yuddy Pertanyakan Pelayanan yang Baru Buka Pukul 09.00

Kompas.com - 02/01/2015, 08:59 WIB
Fathur Rochman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Badan Koordinasi Penanaman Modal. Dalam sidak tersebut, Yuddy mempersoalkan soal jam kerja di BPKM yang baru dimulai pada pukul 09.00 WIB.

"Jam 09.00 WIB itu terlalu siang. Saya usulkan untuk dimajukan menjadi jam 08.00 WIB. Mulai hari Senin jam 08.00 WIB sudah mesti buka," ujar Yuddy saat sidak di BKPM, di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (2/1/2014).

Yuddy mengatakan, sesuai peraturan tahun 2010, bahwa jam kerja selama seminggu adalah 37,5 jam. Sehingga, jam kerja yang ideal, kata Yuddy adalah mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB.

Menanggapi permintaan Menteri Yuddy, Kepala BPKM Franky Sibarani akan mematuhi imbauan tersebut. Namun, Franky menjelaskan bahwa sebenarnya pegawai BPKM sudah mulai menjalankan aktivitas sejak pukul 07.30 WIB.

"Untuk pelayanan memang baru di buka pukul 09.00 WIB. Tapi untuk back office sudah bekerja dari pukul 07.30 WIB," kata Franky.

Selain itu, lanjut Franky, BKPM juga sudah menerapkan sistem pelayanan online sehingga BPKM bisa tetap melayani masyarakat selama 24 jam. "Bahkan hari Minggu pun kita tetap melayani," ucap Franky.

Pantauan Kompas.com, kantor BKPM pada pukul 08.10 masih tampak sepi. Belum ada aktivitas pelayanan yang dilakukan di kantor tersebut. Namun, sudah nampak pegawai BKPM yang bekerja di bagian back office.

Hari Ini, Menteri Yuddy melaksanakan sidak ke beberapa sarana pelayanan publik. Dia ingin memastikan para aparatur negara tetap bekerja pada hari kedua tahun 2015.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com