Presiden Jokowi Minta Pergerakan ISIS di Poso Diatasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Tedjo Edhy Purdijatno, mengatakan, aparat intelijen telah mendeteksi adanya perekrutan dan perkembangan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Poso, Sulawesi Tengah.

"Poso ini kan sudah banyak WNI maupun asing yang masuk di sana. Pak Presiden sudah meminta untuk diantisipasi agar tidak menggangu pembangunan di sana," kata Tedjo di Jakarta, Selasa (16/12/2014), seperti dikutip Antara.

Laporan dari intelijen ini juga sudah direspons Presiden Joko Widodo, yang langsung meminta seluruh pihak terkait untuk melakukan langkah-langkah agar tidak terus berkembang dan mengganggu keamanan.

Kepastian berkembangnya ISIS di Poso didasarkan pada laporan intelijen. Kemenko Polhukam akan langsung melakukan koordinasi dengan imigrasi untuk mengawasi pergerakan dari dan ke luar Indonesia.

Tedjo memastikan ada ratusan warga negara Indonesia yang sudah masuk menjadi anggota ISIS. Pemerintah akan mendalami kasus itu agar mereka tidak seenaknya keluar dan masuk Indonesia.

Dia juga mengungkapkan ada sebanyak 110 warga negara asing yang teridentifikasi anggota ISIS di Poso.

"Ini sangat gelisahkan. Gubernur Sulteng dan Bupati setempat sudah meminta bantuan untuk menyelesaikan ISIS di sana," ujar mantan Kepala Staf TNI AL itu.

Pada 13 September 2014, Tim Detasemen 88 Antiteror Polri menangkap tujuh orang yang diduga terkait kelompok ISIS di Poso, Sulawesi Tengah. Empat orang di antaranya merupakan warga negara Turki.

Jejak ISIS di Poso bermula saat Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah pada Agustus 2014, mengetahui adanya pergerakan kelompok teroris pimpinan Santoso Abu Wardah. Mereka mengidentifikasi kelompok Santoso ini melakukan pergerakan mirip ISIS.

Kapolda Sulteng, Brigadir Jenderal Ari Dono Sumanto, bahkan menduga kelompok Santoso bersama simpatisannya sudah masuk ISIS. Ini terlihat dari temuan adanya sekelompok orang yang mengibarkan bendera ISIS.