Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei: 76 Persen Pemilih Puas terhadap Pilpres 2014

Kompas.com - 10/12/2014, 16:59 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com- Lembaga Survei Indonesia bekerja sama dengan IFES Indonesia melakukan survei terkait pelaksanaan Pemilu Presiden 9 Juli lalu. Hasilnya, sebanyak 76 persen masyarakat Indonesia merasa puas terhadap Pilpres dan 11 persen lainnya sangat puas. Hanya 9 persen yang merasa tidak puas.

Hasil survei itu disampaikan Program Officer IFES Indonesia Sandra Nahdar di Jakarta, Rabu (10/12/2014), seperti dikutip Antara.

Ia mengatakan, pandangan terhadap pelaksanaan Pilpres tersebut diperoleh dari masyarakat pemilih pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla maupun Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

"Populasi utama menyatakan kepuasan mereka terhadap proses pemilihan secara keseluruhan, baik dalam kalangan pemilih Jokowi maupun pemilih Prabowo," kata Sandra.

Dari kalangan pemilih Jokowi, sebanyak 82 persen masyarakat merasa sangat puas, 13 persen sangat puas dan tiga persen lainnya merasa tidak puas.

Dari pemilih Prabowo ditemukan sebanyak 66 persen pemilih merasa puas, sembilan persen sangat puas dan 22 persen lain tidak puas.

Sandra menjelaskan, selain mayoritas pemilih merasa puas terhadap penyelenggaraan Pilpres, masyarakat juga memiliki penilaian positif terhadap pemilu anggota legislatif DPR, DPD dan DPRD pada April lalu.

Sebanyak 66 persen masyarakat menilai pemilihan berjalan bebas dan adil. Sedangkan 19 persen lain menyatakan pemilihan berlangsung bebas dan adil.

Sementara itu, sebanyak 12 persen masyarakat menyatakan sebaliknya, yakni pemilihan berjalan tidak adil dan tidak bebas dengan rincian 11 persen di antaranya merasa sama sekali tidak adil dan satu persen merasa tidak bebas.

Terkait akan hal itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengapresiasi hasil survei evaluasi penyelenggaraan pemilu 2014 tersebut.

"Evaluasi ini menjadi penting dan merupakan pekerjaan rumah bagi kami untuk memperbaiki proses penyelenggaraan Pemilu ke depannya. Ini menjadi dorongan untuk perbaikan regulasi dalam rangka mewujudkan proses demokrasi yang jauh lebih baik di Tanah Air," kata Ferry.

Metode survei dilakukan dengan pengambilan data terhadap 2.000 responden, yang mewakili pemilih dengan usia 17 tahun ke atas, dalam kurun waktu 25 Oktober hingga 3 November, pascapelaksanaan Pemilu anggota Legislatif dan Presiden-Wapres.

Pengambilan data dilakukan di 34 provinsi di Indonesia, dengan "over sampling" sebanyak 540 orang di Provinsi Aceh, Maluku, Papua dan Papua Barat.

Survei dengan angka "margin of error" 2,1 persen tersebut bertujuan untuk mengetahui pendapat masyarakat Indonesia terhadap proses pemilu, institusi terkait pemilu, pandangan selama berlangsungnya pemilu serta pemikiran mereka terhadap situasi terkini di Tanah Air selama tahun pemilu 2014.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Nasional
Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Nasional
55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

Nasional
Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Nasional
Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Nasional
Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Nasional
Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Nasional
Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Nasional
Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Nasional
Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Nasional
Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

Nasional
Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Nasional
KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com