Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Janji Bangun Rel Kereta Api di Papua pada 2015

Kompas.com - 08/12/2014, 16:44 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Presiden Joko Widodo berjanji akan memulai kajian pembangunan rel kereta api di Papua pada 2015. Saat kajian selesai, pembangunan akan langsung berjalan demi meningkatkan produktivitas dan menggenjot pertumbuhan ekonomi di provinsi tersebut.

"Studi mengenai jalur kereta api di Papua akan kita mulai tahun depan. Dari unsur Bappeda diharapkan semua membantu agar bisa cepat selesai pembangunan jaringan rel di sana," kata Jokowi, saat melakukan telekonferensi dengan perwakilan kepala daerah dari wilayah Indonesia timur, di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (8/12/2014).

Jokowi berharap kajian pada pembangunan rel kereta api di Papua itu akan rampung dalam enam bulan. Dengan begitu, pembangunannya dapat mulai direalisasikan pada semester kedua 2015.

"Paling tidak studinya enam bulan selesai dan dilanjutkan pembangunannya," ujar Jokowi.

Ia melanjutkan, pembangunan rel kereta di Papua adalah untuk memudahkan pengiriman logistik dari pelabuhan ke wilayah lain di Papua. Kemudahan pengiriman barang akan berkorelasi dengan turunnya harga dan meningkatnya daya beli masyarakat setempat.

Selain pembangunan rel kereta api, dalam kesempatan itu, Jokowi juga menyinggung rencana pemerintah menghidupkan kembali bandar udara di Biak. Ia akan menugaskan Angkasa Pura I untuk menindaklanjuti.

"Airport di Biak, kita lihat tahun depan. Kita ingin Papua tahun depan itu paling tidak jalur rel kereta api bisa segera dimulai, dan terkait tol laut pelabuhan di sana juga akan dibangun," ujarnya.

Saat menggelar telekonferensi, Presiden Jokowi didampingi Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Sementara itu, perwakilan kepala daerah wilayah Indonesia timur diwakili oleh Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Maluku, dan Provinsi Maluku Utara. Empat provinsi itu merupakan peserta dalam Musrenbang Regional yang dipimpin oleh Kepala Bappenas Andrinof Chaniago.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com