Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jusuf Kalla Frustrasi Birokrasi Tak Jalan karena Takut Dituduh Korupsi

Kompas.com - 02/12/2014, 11:59 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengaku frustrasi dengan kondisi birokrasi Indonesia saat ini. Menurut JK, ada ketakutan dari aparat birokrasi untuk bertindak karena dihantui rasa takut dituduh korupsi. Ketakutan ini, kata dia, membuat roda pemerintahan tidak berjalan.

"Saya sebagai wakil presiden dewasa ini kadang-kadang frustrasi melihat bagaimana birokrasi tidak berjalan karena ketakutan demi ketakutan," ujar JK, saat memberikan sambutan pada acara Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Selasa (2/12/2014).

JK menceritakan, ketakutan dituduh korupsi ini sudah menjalar di berbagai level birokrasi. Ketakutan itu seharusnya menjadikan seseorang positif, dan bukannya berpikir negatif. Akan tetapi, realita yang terjadi di birokrasi tidak demikian.

"Terus terang Pak Abraham, terjadi ketakutan bertindak di banyak level birokrat. Pemerintah kita, gubernur kita, menteri kita, dirjen-dirjen semua ketakutan untuk berbuat sehingga lamban sekali membuat keputusan," katanya.

JK menyebutkan, seorang pejabat baru mau menandatangani suatu kebijakan setelah mendengar banyak pihak dan melihat banyak aturan. Proses pengambilan keputusan ini menjadi sangat lama dilakukan. JK menyadari bahwa KPK memang melakukan upaya penyelamatan negara, tetapi di sisi lain justru membuat pertumbuhan negara menurun atau rendah.

Oleh karena itu, ia meminta agar setiap pejabat bisa mengombinasikan antara pencegahan dan keberanian untuk menjalankan amanah dan kewenangan para birokrat.

"Apabila semuanya ini tidak berani ambil kebijakan, negeri ini tidak jalan. Apabila negeri tidak jalan, maka semakin banyak orang kesulitan dan akibatnya akan semakin banyak korupsi juga," ujar JK.

JK pun meminta agar KPK tak hanya menegakkan pemberantasan korupsi, tetapi juga memfokuskan diri pada aspek pencegahan. Dengan demikian, lanjut JK, pejabat tidak hanya ditakuti dengan jerat hukum, tetapi juga diberikan pengetahuan dalam mengambil kebijakan yang tepat.

"Apabila ditakuti semata-mata, maka tidak akan ada yang berani mendekati kebijakan," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com