Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Selesaikan Konflik di Golkar, JK Ingin Pertemukan Aburizal dan Agung Laksono

Kompas.com - 27/11/2014, 15:04 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla bersedia jika diminta mempertemukan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dengan Ketua Presidium Penyelamat Partai Golkar Agung Laksono. Kalla mengungkapkan hal itu menyusul memanasnya internal Golkar jelang digelarnya Musyawarah Nasional IX.

"Kalau mau, ya kita pertemukan," kata Kalla, seusai menghadiri puncak peringatan Hari Guru, di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (27/11/2014).

Sebelumnya, Kalla telah menggelar pertemuan dengan Agung Laksono pada Kamis pagi. Pertemuan digelar di wilayah Menteng, Jakarta Pusat.

Kalla tak mau menjelaskan materi pertemuannya dengan Agung. Ia hanya menyebut ingin mengetahui kondisi terkini Partai Golkar.

"Ya, memberikan saran-saran," ungkap Kalla.

Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar telah menetapkan penyelenggaraan Munas IX mulai 30 November 2014 di Bali. Penyelenggaraan Munas tersebut kemudian mendapat penolakan karena dianggap hanya digelar untuk memuluskan Aburizal menjabat kembali sebagai ketua umum Golkar.

Untuk menampung aspirasi yang menolak Munas IX digelar 30 November, Agung Laksono membentuk Presidium Penyelamat Partai Golkar yang ia pimpin sendiri. Presidium Penyelamat Partai itu menetapkan Munas IX Partai Golkar digelar di Jakarta pada Januari 2015.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, semua kader Golkar yang ingin maju sebagai ketua umum sebaiknya menyiapkan diri. Pasalnya, Munas IX Golkar tinggal beberapa hari lagi. (Baca: Idrus: Kalau Memang "Gentlemen", Ayo Kita Munas)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 3 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Nasional
Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

Nasional
Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Nasional
Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Nasional
ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

Nasional
Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Nasional
Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Nasional
Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Nasional
Hati-hati, 'Drone' Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Hati-hati, "Drone" Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Nasional
KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

Nasional
KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com