Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nurul: Golkar Tidak Ingin Dibuat seperti PPP

Kompas.com - 27/11/2014, 11:39 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Nurul Arifin mengaku tidak khawatir dengan konflik yang tengah terjadi di internal Partai Golkar menjelang Musyawarah Nasional IX. Menurut dia, konflik itu justru membuat internal Golkar semakin solid.

"Jadi intervensi, pemberontakan, yang tumbuh di Golkar ini justru menumbuhkan kebersamaan yang kuat," kata Nurul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/11/2014).

Nurul mengatakan, salah satu bentuk kebersamaan itu diperlihatkan oleh pimpinan DPD I Partai Golkar, Rabu (26/11/2014) kemarin. Mereka secara tegas meminta agar DPP Golkar tetap menyelenggarakan Munas IX Partai Golkar di Bali pada 30 November 2014.

Agenda Munas tersebut sesuai dengan hasil keputusan Rapimnas VII Golkar di Yogyakarta.

"Secara aklamasi, mereka (DPD I) menunjukkan keberpihakannya kepada DPP. Semangat yang sama itu juga tumbuh di DPD II," ujarnya.

Nurul mengaku, memang ada pihak-pihak tertentu yang sengaja menciptakan konflik di tubuh Golkar. Mereka ingin membuat Golkar pecah seperti PPP.

Bahkan, kata Nurul, tak sedikit pihak yang ingin membawa Golkar masuk ke dalam koalisi pemerintahan. Namun, ia enggan menyebut siapa saja pihak yang dimaksud.

"Yang terpenting Golkar tidak ingin dibuat seperti PPP dan semoga rakyat mendukung kami karena kita juga tidak ingin menumbuhkan Golkar perjuangan," katanya.

Perebutan kursi ketua umum membuat Partai Golkar terpecah. Bentrokan fisik sempat terjadi di Kantor DPP Partai Golkar saat rapat pleno membahas Musyawarah Nasional IX Golkar. (Baca: DPP Golkar Sudah Sebar Undangan Munas di Bali)

Presidium Penyelamat Partai Golkar pun dibentuk dengan dipimpin Wakil Ketua Umum Agung Laksono. Presidium tersebut berencana menggelar Munas IX secara terpisah paling lambat Januari 2015 di Jakarta.

Hingga saat ini, kepolisian belum mengeluarkan izin untuk Munas di Bali. (Baca: Golkar Akan Gelar Munas, Kapolri Sebut Keamanan di Bali Tidak Boleh Terganggu)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com