Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko Polhukam: Jangan Benturkan Pemerintah dan Parlemen!

Kompas.com - 26/11/2014, 18:10 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno meminta media tidak membenturkan pemerintah dengan parlemen terkait larangan yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo agar para menteri tidak mengikuti rapat-rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Tedjo menegaskan, larangan itu hanya sementara.

Surat edaran yang berisi larangan bagi para menteri untuk mengikuti rapat di DPR tersebut akan dicabut jika DPR sudah memberikan surat resmi kepada pemerintah yang menyatakan pembentukan komisi-komisi di DPR sudah sempurna.

“Kami ingin jadi satu, tidak ada kubu-kubuan, tidak ada permusuhan yang diharapkan, jangan munculkan seolah pemerintah dan parlemen bermusuhan,” kata Tedjo, di kantor Kemenko Polhukam di Jakarta, Rabu (26/11/2014).

Ia juga meminta agar suasana konflik tidak dikesankan seolah-olah pemerintahlah yang bersalah dalam hal ini. Menurut Tedjo, persoalan ada di internal DPR karena belum bersatunya dua kubu koalisi, yaitu Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih. 

“Ya itu tadi, kalau sudah ada pernyataan resmi dari Ketua DPR, komisi sudah dibentuk, pasti surat edaran akan dicabut,” kata Tedjo.

Politikus Partai Nasdem ini mengatakan, tidak ada menteri pada Kabinet Kerja yang berkeberatan untuk mengikuti rapat-rapat dengan DPR. Saat ini, ia mengaku sudah menjalin komunikasi dengan pimpinan partai-partai Koalisi Merah Putih, di antaranya Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie.

Selanjutnya, Tedjo mengatakan, ia akan bertemu dengan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara lisan mempersilakan para menteri untuk mengikuti rapat-rapat di DPR. Jokowi memperkirakan, masalah antarkubu koalisi di parlemen akan selesai hari ini. Menurut Jokowi, surat larangan bagi menteri untuk mengikuti rapat di DPR itu dia terbitkan pada awal November atau ketika konflik internal DPR tengah memanas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Nasional
Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Nasional
Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Nasional
Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Nasional
1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

Nasional
Kembali Satu Kubu di Pilkada Jakarta 2024, PKS dan Anies Dianggap Saling Ketergantungan

Kembali Satu Kubu di Pilkada Jakarta 2024, PKS dan Anies Dianggap Saling Ketergantungan

Nasional
PDI-P Gabung, Koalisi Anies Disebut Bisa Unggul pada Pilkada Jakarta

PDI-P Gabung, Koalisi Anies Disebut Bisa Unggul pada Pilkada Jakarta

Nasional
Personel Polri Ikuti Konferensi FBI Asia Pasifik di Vietnam, Bahas Penggunaan Kripto untuk Kejahatan

Personel Polri Ikuti Konferensi FBI Asia Pasifik di Vietnam, Bahas Penggunaan Kripto untuk Kejahatan

Nasional
Grace Natalie Sebut Kebijakan Fiskal Jokowi Akan Berlanjut di Pemerintahan Prabowo

Grace Natalie Sebut Kebijakan Fiskal Jokowi Akan Berlanjut di Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jokowi Ungkap Alasan Pemerintah Pusat Selalu Cawe-cawe Untuk Perbaikan Jalan Daerah

Jokowi Ungkap Alasan Pemerintah Pusat Selalu Cawe-cawe Untuk Perbaikan Jalan Daerah

Nasional
Idrus Marham Bantah Koalisi Prabowo Ingin Jegal Anies di Pilkada Jakarta

Idrus Marham Bantah Koalisi Prabowo Ingin Jegal Anies di Pilkada Jakarta

Nasional
Jokowi Ungkap Kementan Akan Penuhi Kebutuhan Pompa untuk 7.600 Hektare Sawah di Kotawaringin Timur

Jokowi Ungkap Kementan Akan Penuhi Kebutuhan Pompa untuk 7.600 Hektare Sawah di Kotawaringin Timur

Nasional
Menko Polhukam Sebut TNI-Polri dan BIN Harus Sakti Jelang Pilkada

Menko Polhukam Sebut TNI-Polri dan BIN Harus Sakti Jelang Pilkada

Nasional
Soal Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Gerindra: Belum Memenuhi Kuota

Soal Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Gerindra: Belum Memenuhi Kuota

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com