Rieke Pertanyakan Nasib Rakyat Kecil yang Tak Masuk Kategori Miskin

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Rieke Diah Pitaloka menilai tiga "kartu sakti" yang diluncurkan Presiden Joko Widodo tidak cukup untuk digunakan sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Adapun tiga kartu itu adalah Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Keluarga Sejahtera.

Menurut Rieke, tiga kartu tersebut hanya ditujukan sebagai kompensasi untuk 15,5 juta rakyat Indonesia yang dikategorikan miskin. Dia mempertanyakan bagaimana nasib masyarakat kecil yang tidak masuk ke dalam kategori 15,5 juta orang tersebut, namun sebenarnya masih hidup di bawah garis kemiskinan.

"Kenaikan BBM tidak hanya berdampak kepada rakyat miskin 15,5 juta orang itu saja. Pekerja formal itu jumlahnya ada 46 juta orang, informal ada 70 juta orang lebih. Bagaimana kompensasi untuk mereka?" kata Rieke di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2014).

Menurut Rieke, berdasarkan data dari Bank Indonesia, kenaikan BBM per Rp1000 rupiah akan meningkatkan inflasi sebanyak 2,4 persen. Sedangkan menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), lanjut Rieke, setiap inflasi 2,4 persen harusnya diimbangi kenaikan penghasilan Rp100.000 kepada setiap masyarakat. "Kalau masuk ke dalam kategori 15,5 juta rakyat miskin, bisa terbantu karena ada bantuan Rp200.000 tiap bulan. Yang tidak masuk kesitu bagaimana?" ujar Rieke.

Untuk itu, Rieke menyarankan agar pemerintah dapat mengimbangi kenaikan BBM dengan kenaikan upah layak di setiap daerah. "Upah itu harus disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi," ucapnya.

Sebelumnya, Jokowi menjelaskan negara membutuhkan anggaran untuk sektor produktif, seperti membangun infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Namun, anggarannya tidak tersedia karena dihamburkan untuk subsidi BBM yang terus menggelembung setiap tahun. Alasan ini yang menjadikan pemerintah memutuskan kenaikan harga BBM.

Sedangkan bagi masyarakat miskin, Presiden melanjutkan, pemerintah telah menyiapkan program perlindungan sosial dalam bentuk paket kartu yang sering disebut sebagai "kartu sakti". Paket itu berupa Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Pintar.