Pemerintah Dinilai Terburu-buru Naikkan Harga BBM

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indonesian Public Institute Karyono Wibowo menilai, pemerintah terlalu terburu-buru dalam menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Ia menganggap kenaikan tersebut tanpa kajian yang mendalam dan komprehensif terlebih dahulu.

"Sejak awal sudah banyak yang mengingatkan agar kenaikan harga BBM ditunda. Perlu ada kajian yang mendalam dan komprehensif agar tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih luas baik secara sosial, ekonomi dan politik," kata Karyono Wibowo dihubungi di Jakarta, Selasa (18/11/2014), seperti dikutip Antara.

Karyono mengatakan, kebijakan menaikkan harga BBM saat ini kurang tepat karena harga minyak mentah dunia sedang turun dan sistem penanggulangan dampak kenaikan harga BBM belum disiapkan secara sistematis.

Menurut Karyono, pengendalian terhadap gejolak ekonomi dan sosial sebelum kenaikan harga BBM, misalnya pengendalian inflasi, juga masih lemah. Harga kebutuhan pokok yang melambung terlebih dahulu sebelum kenaikan harga BBM, belum bisa diatasi.

"Belum lagi masalah mafia migas serta penimbunan BBM dan bahan-bahan kebutuhan pokok masih terjadi di mana-mana," tutur Ketua Tim Kajian Lingkar Studi Trisakti itu.

Pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 2.000 per liter sehingga harga premium yang semula Rp 6.500 menjadi Rp 8.500 dan solar dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500.

Presiden Joko Widodo mengatakan, kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut merupakan pilihan yang harus diambil pemerintah untuk mengalihkan subsidi dari sektor konsumtif menjadi produktif, di antaranya untuk sektor infrastruktur dan pendidikan.