Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Harga Minyak Dunia Turun, Kenapa Jokowi Tetap Naikkan Harga BBM?

Kompas.com - 18/11/2014, 03:17 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko "Jokowi" Widodo menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi meski harga minyak dunia saat ini sedang turun. Dengan kondisi itu, seharusnya pemerintah bisa lebih memperbesar ruang fiskal untuk digunakan pada sektor lain. Namun, apa alasan pemerintahan Jokowi bersikeras tetap menaikkan harga BBM saat ini?

"Kami melihat itu dari hari ke hari, melihatnya harus dalam setahun dalam sebulan, bagaimana perkembangannya karena harga minyak ini kami lihat pasti akan rendah terus, pasti akan naik meskipun sedikit," kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/11/2014).

Bambang menilai, naik atau tidaknya harga minyak dunia tetap akan menciptakan subsidi BBM. Padahal, harga minyak dunia juga terus berfluktuasi. Bambang memperkirakan turunnya harga minyak dunia hanya akan berlangsung selama 2-3 bulan.

Dengan kondisi itu, pemerintah pun tetap pada keputusannya untuk menaikkan harga BBM bersubsidi untuk mengalihkan subsidi ke sektor produktif, seperti infrastruktur dan kedaulatan pangan. Pemerintah menyebut akan ada lebih dari Rp 100 triliun dana subsidi BBM yang dialihkan untuk sektor produktif itu.

Seperti diketahui, pemerintah memastikan kenaikan dua BBM bersubsidi, yakni premium dari Rp 6.500 per liter menjadi Rp 8.500 per liter dan solar dari Rp 5.500 per liter menjadi Rp 7.500 per liter.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com