Hakim Pertanyakan Keterlibatan BPPT dalam Proyek Pengadaan Transjakarta

"Ini kan tidak ada dalam Keppres pengadaan barang dan jasa, lalu bagaimana caranya BPPT dilibatkan?" tanya Hakim Supriyanto dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (10/11/2014).

Hakim mengutarakan hal tersebut kepada Direktur Pusat Teknologi Industri dan Sistem Transportasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Prawoto yang duduk di hadapannya sebagai saksi. Menanggapi pertanyaan hakim, Prawoto mengatakan bahwa kerja sama BPPT dengan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta berdasarkan kontrak kerja dan terdapat nota kesepahaman yang mengikat.

"Karena ini swakelola, makanya kami sebagai lembaga pemerintah tidak harus melalui lelang," kata Prawoto.

Prawoto mengatakan, peran BPPT dalam pengadaan bus Transjakarta sebagai konsultan perencana dan pengawas. Menurut dia, semua pekerjaan konsultasi yang dilakukan BPPT selayaknya konsultan pada umumnya. Namun, Hakim Supriyanto menyanggah jawaban Prawoto. Menurut dia, seharusnya Dishub DKI Jakarta juga melakukan lelang atas pekerjaan konsultasi perencana dan pengawasan. Sebab, pekerjaan BPPT dilakukan secara profesional dan orang-orang terlibat juga mendapat honor.

"Mestinya karena kami ahli, harusnya dibayar lebih tinggi," ujar Prawoto.

"Kalau dibayar lebih tinggi kan seharusnya dilelang saja, tidak perlu menunjuk langsung," sergah Hakim Supriyanto.

Mendengar pernyataan hakim, Prawoto hanya tertegun dan tidak membalas. Dalam kasus ini, Sekretaris Dinas Perhubungan DKI Jakarta Drajad Adhyaksa serta Ketua Pengadaan Barang dan Jasa Bidang Konstruksi I Dishub DKI Jakarta Setiyo Tuhu ditetapkan sebagai terdakwa.

Dalam tahap perencanaan kegiatan paket-paket tersebut, Drajad selaku PPK bertugas menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berupa spesifikasi teknis dan harga serta harga perkiraan sendiri. Namun, Drajad mengalihkan tugasnya ke Prawoto selaku Direktur Pusat Teknologi Industri dan Sistem Transportasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dengan terlebih dahulu membuat perjanjian kerja sama (MoU) antara Dishub DKI Jakarta dengan Pusat Teknologi Industri dan Sistem Transportasi pada BPPT.

Surat perjanjian tersebut kemudian ditandatangani oleh Udar dan Prawoto. Namun, pihak BPPT tidak pernah memberikan surat tugas kepada Prawoto beserta petugas BPPT untuk pelaksanaan pekerjaan swakelola di Dishub DKI Jakarta. Akhirnya, tanpa surat tugas dari BPPT, Prawoto tetap melakukan penugasan sebagaimana yang tertera dalam surat tugas dari Udar selaku Kepala Dishub DKI Jakarta.

Setelah itu, Prawoto lantas membuat laporan akhir perencanaan pengadaan bus untuk memberi bantuan teknis kepada Dishub DKI Jakarta dalam menyusun rencana spesifikasi teknis untuk dokumen pengadaan. Padahal, tim penyusun dari BPPT tidak berwenang untuk membuat dokumen pengadaan karena merupakan kewenangan panitia pengadaan yang memiliki sertifikasi ahli pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Oleh karena itu, jaksa penuntut umum menganggap perencanaan pengadaan oleh Prawoto tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pekerjaan swakelola. Drajad juga mengarahkan Prawoto agar membuat perencanaan mengacu pada kontrak tahun 2012 dan menyusun perencanaan berupa spesifikasi teknis hanya berdasarkan spesifikasi tahun 2012 berdasarkan kontrak tahun 2012 dari Dishub DKI Jakarta tanpa mempertimbangkan data harga pasar setempat.

Setiyo selaku ketua panitia pengadaan lelang disebut banyak melakukan penyimpangan dalam proses lelang. Jaksa menganggap janggal penetapan PT Korindo Motors, PT Mobilindo Armada Cemerlang, dan PT Ifani Dewi sebagai pemenang lelang pengadaan bus transjakarta. Jaksa menganggap perusahaan pemenang lelang tersebut semestinya tidak diloloskan karena tidak memiliki kemampuan dasar sesuai pekerjaan yang dilelangkan.

Atas perbuatannya, Drajad dan Setiyo ditaksir menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 392.788.855.200. Jumlah tersebut diperoleh dari total uang yang sudah dibayarkan kepada PT KM sebesar Rp 13.830.110.000, PT MAC sebesar Rp 105.765.000.000, PT ID sebesar Rp 103.356.000.000 dan Rp 67.428.504.000, serta kerugian dari pekerjaan penawasan sebesar Rp 2.409.241.200.

Sementara itu, berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP), negara dirugikan sebesar Rp 54.389.065.200 dari pengadaan busway articulated paket I, IV, V dan pengadaan busway single paket II. Jumlah tersebut diperoleh dari selisih dugaan mark up (penggelembungan) harga per unit busway, serta dari pengeluaran biaya pengawasan pekerjaan. Keduanya dijerat pidana Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undung-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.