Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko Perekonomian Mengaku Sudah Selesaikan Kalkulasi Harga BBM

Kompas.com - 07/11/2014, 17:51 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com- Sinyal pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kian menguat. Setelah pernyataan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menyatakan kenaikan harga BBM akan dilakukan bulan ini, Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil juga menuturkan sudah merampungkan kalkulasi soal skenario kenaikan harga BBM.

"Persiapannya sudah cukup bagus. Kami sudah hitung, tapi belum (diumumkan)," kata Sofyan usai Kompas 100 CEO Forum di Jakarta, Jumat (7/11/2014).

Meski kalkulasi sudah dilakukan, Sofyan mengaku belum mengetahui kapan presiden akan mengumumkan kenaikan harga BBM. "Saya tidak bisa konfirmasi tanggalnya," ucap dia.

Saat ditanya lebih lanjut soal perubahan harga yang ditetapkan pemerintah, Sofyan pun berlari menghindari wartawan.

Sebelumnya, perbedaan sikap terlihat dari Jokowi dan JK. Jokowi mengaku belum ada kepastian menaikkan harga BBM karena masih menunggu kalkulasi dan pendistribusian kartu perlindungan sosial. Di sisi lain, Jokowi mulai gencar berbicara soal beban subsidi BBM yang terlalu berat sehingga perlu ada pengalihan untuk sektor produktif.

Jokowi menyebutkan anggaran pemerintah untuk subsidi BBM mencapai Rp 741 triliun. Jumlah itu jauh di atas anggaran kesehatan yang hanya Rp 202 triliun dan anggaran infrastruktur sebesar Rp 577 triliun.

Sementara itu, JK tampak lebih lugas. Dia menilai kenaikan harga BBM memang perlu dilakukan. Dia bahkan menyatakan kenaikan harga BBM kemungkinan dilakukan pada bulan November ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com