Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Kepala Daerah Hati-hati Beri Izin Eksploitasi SDA

Kompas.com - 04/11/2014, 11:36 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo meminta agar persoalan perizinan bagi para investor benar-benar ditata sehingga proses pemberian izin bisa dilakukan secepat mungkin. Namun, Jokowi mengingatkan kepada para kepala daerah untuk berhati-hati dalam memberikan izin terkait eksploitasi sumber daya alam (SDA).

"Investor juga milih-milih. Kalau infrastruktur, silakan masuk; entah untuk pelabuhan, tol, power plant, untuk jalur rel kereta api. Akan tetapi, untuk sumber daya alam, hati-hati dalam memberikan izin, hati-hati," tekan Jokowi dalam pertemuan dengan gubernur, kapolda, dan kabinda di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/11/2014).

Jokowi menuturkan, sumber daya alam harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Dia mengingatkan bahwa Indonesia pernah mengalami masa kejayaan ketika sumber daya alam berlimpah. Namun, kekayaan itu tak dimanfaatkan untuk rakyat. Akhirnya, Indonesia saat ini kesulitan.

"Ini harus direm kencang. Kita pernah mengalami yang namanya kutukan minyak dan kutukan hutan! Apa itu? Waktu booming minyak saat itu, kita bisa punya sumber keuangan yang sangat besar sekali, tetapi ternyata kita tidak bisa memanfaatkan. Hutan juga begitu," kata Jokowi.

Oleh karena itu, Jokowi meminta agar semua sumber daya alam yang dimiliki Indonesia diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Dengan demikian, nilai tambah dibentuk di dalam negeri.

Di dalam pertemuan kali ini, Jokowi didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pertemuan juga dihadiri jajaran menteri Kabinet Kerja, seperti Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo, dan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com